Pemerataan Akses Keuangan Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Riau

kabarmelayu.comPEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan.

Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah daratan dan perbatasan.

"Kita harus pastikan keterjangkauan akses keuangan bukan hanya dengan membuka cabang bank saja. Banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang bahkan masih bertransaksi menggunakan mata uang non-rupiah," ujar Syahrial saat membuka Financial Expo (FinEXPO) 2025 di Mal Ciputra Seraya Pekanbaru, Sabtu (18/10/2025).

Baca Juga:

• Paramadina, Kemendagri dan KAS Taja Diskusi Strategis Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila
• f. Didik J. Racbini: Hukum Sesat, Ekonomi Rusak

Syahrial menjelaskan, di Provinsi Riau, perlu upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem keuangan agar seluruh perputaran uang dapat masuk ke sistem nasional. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memperkuat posisi rupiah.

"Pemerintah pusat menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 91 persen pada akhir tahun ini. Target itu adalah tugas kolektif, dan kita di daerah harus memastikan masyarakat Riau, baik di pesisir maupun pedalaman, bisa mengakses layanan keuangan secara adil dan merata," tegasnya.

Baca Juga:

• Kadin Riau Gelar Rapimprov 2025 dan Dialog Penguatan Ekonomi Bumi Lancang Kuning
• Aset Keuangan Syariah Nasional Lampaui Rp3.000 Triliun

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya sebatas kegiatan menabung, melainkan juga berkaitan dengan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa. Sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau semua kalangan, termasuk nelayan, petani, pelajar, hingga pelaku usaha mikro.

"Kita ingin layanan keuangan tidak hanya berputar di kalangan atas saja. Harus menyentuh akar rumput, ke nelayan, petani, dan usaha mikro," tambah Syahrial.

Selain itu, ia mendorong peningkatan literasi keuangan berbasis digital dan syariah, serta memperkuat sistem pembayaran di sektor koperasi dan UMKM. Transformasi digital, katanya, merupakan kunci utama untuk memperluas akses masyarakat desa dan perempuan terhadap layanan keuangan modern.

Syahrial juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong membangun masyarakat Riau yang cerdas finansial dan berdaya saing tinggi.

"Harapan kita semua, layanan keuangan dapat menjadi identitas dalam setiap transaksi, sekaligus mencerminkan kedaulatan negara kita di Republik ini," tutupnya.

Paramadina, Kemendagri dan KAS Taja Diskusi Strategis Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila

f. Didik J. Racbini: Hukum Sesat, Ekonomi Rusak

Kadin Riau Gelar Rapimprov 2025 dan Dialog Penguatan Ekonomi Bumi Lancang Kuning

Aset Keuangan Syariah Nasional Lampaui Rp3.000 Triliun

Evaluasi APBD-P 2025 12 Daerah di Riau Selesai

Evaluasi Ekonomi Syariah Dalam Satu Tahun Pemerintahan Prabowo