Kasus Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua LAMR Pekanbaru Dituntut 6 Tahun Penjara

kabarmelayu.comPEKANBARU - Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Yose Saputra, dituntut hukuman enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yose yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru ini dinilai terbukti bersalah atas penyalahgunaan dana hibah tahun 2020 sebesar Rp723 juta.

Tuntutan ini dibacakan oleh JPU Yuliana Sari dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (14/4). Selain Yose, Bendahara LAMR saat itu, Ade Siswanto, juga turut dituntut dalam perkara yang sama.

"Tuntutan sudah dibacakan oleh JPU. Yose dituntut enam tahun penjara, sedangkan Ade Siswanto dituntut lima tahun enam bulan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Marcos MM Simaremare melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Niky Junismero, Selasa (15/04/2025).

Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

• Enam Tahanan Kabur Saat Turun dari Mobil di PN Pekanbaru
• KPK akan Lelang Rampasan Senilai Rp311 Miliar

Selain hukuman penjara, Yose dan Ade juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Untuk uang pengganti kerugian negara, Yose dituntut membayar Rp373.500.419 subsider tiga tahun penjara, sedangkan Ade dituntut membayar Rp250 juta subsider dua tahun tiga bulan.

Perbuatan korupsi ini terjadi antara Juni hingga Desember 2020, saat LAMR Kota Pekanbaru menerima dana hibah sebesar Rp1 miliar dari APBD Kota Pekanbaru. Dana tersebut semestinya digunakan untuk operasional tahun berjalan dan pelunasan utang tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
• SPKN Ungkap Kejanggalan di Sentra Abiseka Rumbai, Urus Bantuan Sampai Maluku hingga Perusahaan Fiktif

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, Yose dan Ade diduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban fiktif dan mencatat pengeluaran dengan kwitansi kosong. Seolah-olah ada pembelian barang, padahal tidak ada transaksi sebenarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). Sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim yang diketuai Zefri Mayeldo.

Nada Riau

Enam Tahanan Kabur Saat Turun dari Mobil di PN Pekanbaru

KPK akan Lelang Rampasan Senilai Rp311 Miliar

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

SPKN Ungkap Kejanggalan di Sentra Abiseka Rumbai, Urus Bantuan Sampai Maluku hingga Perusahaan Fiktif

SPKN Sorot Penganggaran Ulang 8 Paket Pengawasan Rekontruksi Jalan di PUPR-PKPP Riau 2026

Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim