Melalui penelusuran lanjutan, terungkap bahwa lahan yang sebelumnya dipasangi plang oleh SatgasPKH yang menurut pihak Sambu Grup diakui sebagai milik masyarakat, ternyata secara faktual adalah area operasional PT. RSUP dan PT. RSTM.
Pengakuan perusahaan tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana aktivitas perkebunan dan penguasaan lahan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, bukan oleh koperasi ataupun masyarakat.
Anggota Tim SatgasPKH, Nurcholis, saat ditemui di ruangan SatgasPKH di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Senin (4/8/2015) menegaskan, bahwa pemasangan plang tersebut memang bersifat sementara. Namun, ia membantah pernyataan Humas Sambu Grup, Arief Arya Rahman, yang menyebut adanya kesalahan titik koordinat.
Baca Juga:
Pemasangan plang SatgasPKH juga melalui identifikasi yang akurat, melalui plotting berdasarkan peta Kemenhut.
"Pemasangan plang memang sementara, karena itu hanya menunggu proses selanjutnya, yaitu terbitnya Kerjasama Operasi (KSO) yang wajib melibatkan masyarakat, koperasi atau kelompok tani yang sah dan ditunjuk secara resmi, bukan karena salah titik koordinat," ungkap Nurcholis memastikan bahwa itu memang berada di kawasan hutan.
Baca Juga:
Pihak yang berwenang menunjuk kelompok KSO tersebut adalah PT. Agrinas, namun proses penunjukannya mesti transparan dan melibatkan masyarakat tempatan.
PT. Agrinas sebagai pihak yang berwenang menerbitkan KSO juga belum memberikan keterangan resmi terkait pihak-pihak yang mereka libatkan dalam skema kerja sama di atas lahan tersebut.
Lahan yang masuk kawasan hutan berarti itu adalah lahan milik negara. Jika ada pihak yang mengelola di atas kawasan hutan tersebut, maka telah menggarap lahan secara ilegal, dan nantinya akan dikenakan denda.
Masyarakat tempatan mendesak agar seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka, dan perusahaan yang terbukti menguasai kawasan hutan tanpa izin agar dikenai sanksi tegas.
Diberitakan sebelumnya, SatgasPKH telah memadang plang kawasan hutan beberapa waktu lalu. Satgas mengidentifikasi seluas 237,17 Ha masuk dalam lokasi operasional Sambu Grup di Pulau Guntung. Dikegahui juga, sekitar 1.600 ha areal yang dikelola perusahaan ini disinyalir tidak memiliki HGU.
Ironisnya, pihak perusahaan membantah areal itu dikelola olehnya. Namun perusahaan juga tak bisa menjelaskan siapa yang mengelola.(Tim)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Kota Pekanbaru, diimbau mewaspadai potensi bencana akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berlang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau kembali memindahkan 103 narapidana dari
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tid
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Suasana duka masih terasa kental dalam tahlil hari ketujuh almarhum Zulmansyah Sekedang yang digelar Persatuan Wa
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor
Pemerintahan