Satgas PKH Kembali Tegaskan Plang di Sambu Grup Pulau Burung Berada dalam Kawasan Hutan

kabarmelayu.comPEKANBARU - Tugas Tim Satuan Tugas PenertibanKawasanHutan (SatgasPKH) di lokasi operasional PT. Riau Sakti United Plantations (RSUP) dan PT. Riau Sambu Timber Mandiri (RSTM) Sambu Grup di Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kini telah rampung. Namun, penyelesaian tugas ini justru menyisakan sejumlah pertanyaan serius dan indikasi potensi pelanggaran.

Melalui penelusuran lanjutan, terungkap bahwa lahan yang sebelumnya dipasangi plang oleh SatgasPKH yang menurut pihak Sambu Grup diakui sebagai milik masyarakat, ternyata secara faktual adalah area operasional PT. RSUP dan PT. RSTM.

Pengakuan perusahaan tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana aktivitas perkebunan dan penguasaan lahan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, bukan oleh koperasi ataupun masyarakat.

Anggota Tim SatgasPKH, Nurcholis, saat ditemui di ruangan SatgasPKH di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Senin (4/8/2015) menegaskan, bahwa pemasangan plang tersebut memang bersifat sementara. Namun, ia membantah pernyataan Humas Sambu Grup, Arief Arya Rahman, yang menyebut adanya kesalahan titik koordinat.

Baca Juga:

• Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru
• H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Pemasangan plang SatgasPKH juga melalui identifikasi yang akurat, melalui plotting berdasarkan peta Kemenhut.

"Pemasangan plang memang sementara, karena itu hanya menunggu proses selanjutnya, yaitu terbitnya Kerjasama Operasi (KSO) yang wajib melibatkan masyarakat, koperasi atau kelompok tani yang sah dan ditunjuk secara resmi, bukan karena salah titik koordinat," ungkap Nurcholis memastikan bahwa itu memang berada di kawasan hutan.

Baca Juga:

• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai
• Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

Pihak yang berwenang menunjuk kelompok KSO tersebut adalah PT. Agrinas, namun proses penunjukannya mesti transparan dan melibatkan masyarakat tempatan.

PT. Agrinas sebagai pihak yang berwenang menerbitkan KSO juga belum memberikan keterangan resmi terkait pihak-pihak yang mereka libatkan dalam skema kerja sama di atas lahan tersebut.

Lahan yang masuk kawasan hutan berarti itu adalah lahan milik negara. Jika ada pihak yang mengelola di atas kawasan hutan tersebut, maka telah menggarap lahan secara ilegal, dan nantinya akan dikenakan denda.

Masyarakat tempatan mendesak agar seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka, dan perusahaan yang terbukti menguasai kawasan hutan tanpa izin agar dikenai sanksi tegas.

Diberitakan sebelumnya, SatgasPKH telah memadang plang kawasan hutan beberapa waktu lalu. Satgas mengidentifikasi seluas 237,17 Ha masuk dalam lokasi operasional Sambu Grup di Pulau Guntung. Dikegahui juga, sekitar 1.600 ha areal yang dikelola perusahaan ini disinyalir tidak memiliki HGU.

Ironisnya, pihak perusahaan membantah areal itu dikelola olehnya. Namun perusahaan juga tak bisa menjelaskan siapa yang mengelola.(Tim)

Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Pada Kegiatan Penyerahan Hasil Kerja Satgas PKH

Tertibkan Aset Pemko Pekanbaru, Tim Gabungan Bongkar Bangunan Liar