Inflasi Riau Oktober 2026 Tembus 3,09 Persen, Kampar Tertinggi
kabarmelayu.com,PEKANBARU Inflasi Provinsi Riau pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen secara tahunan atau year on year (yony).
Ekbis
Keputusan itu dibacakan pada sidang yang dipimpin Subiar Teguh Wijaya (Ketua PN Teluk Kuantan), dengan anggota majelis Firman Novianto dan Dapotz Suvanny, Rabu, (19/11/2025). Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya Juniwarti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
Dalam fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa diawali dengan permintaan terdakwa untuk menggadai sertifikat atas nama Istrinya, namun korban tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian Terdakwa juga meminta korban untuk menggunakan cadar atau masker muslimah ketika berada di luar rumah, namun korban juga menolak permintaan tersebut karena profesi korban merupakan guru sekolah, akan kesulitan untuk berbicara jika menggunakan cadar.
Baca Juga:
Emosi dengan penolakan tersebut, terdakwa menyiapkan sebilah parang di kamarnya, tepatnya di atas rak keranjang yang ditutupi dengan kain sarung. Kemudian saat korban masuk ke dalam kamar, terdakwa mengambil parang tersebut dan berputar mengelilingi istrinya.
Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke kanan leher istrinya sambil menekannya. Pada saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa memegang belakang kepala istrinya sambil dijatuhkan pelan-pelan sampai menyentuh lantai.
Baca Juga:
Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci parang dan celananya yang terkena darah korban. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar untuk menutup luka istrinya menggunakan kain sarung yang sebelumnya digunakan untuk menutupi parang tersebut.
Setelah itu, dalam keadaan hujan lebat, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju arah pekanbaru.
Namun saat akan mengambil uang di ATM dan hendak melanjutkan perjalanan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa mogok sehingga ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan memasuki hutan di sekitar Muara Lembu.
Terdakwa berada di dalam hutan selama 2 hari sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing.
Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa pernah dibawa ke rumah sakit dan dirawat dalam sel isolasi untuk diobservasi di Pekanbaru, sampai akhirnya melanjutkan pengobatannya di Teluk Kuantan.
Oleh dokter, terdakwa didiagnosa menderita skizofrenia dan diharuskan untuk mengonsumsi obat seumur hidup. Namun di tengah masa pengobatan, terdakwa berhenti mengonsumsi obat tersebut dengan alasan jika meminum obat membuat badannya menjadi sakit dan tidak bisa berpikir jernih.
Namun efek lain dari berhentinya terdakwa mengonsumsi obat-obatan, membuatnya menjadi pribadi yang sering marah, sering merasa takut dan juga cemas.
Dalam pembuktiannya, Ahmad Suhendra selaku Penuntut Umum dari Kejari Kuansing menghadirkan sakwi ahli, yaitu dr. Andreas Xaverio Bangun, M.Ked (KJ)., Sp.KJ selaku Psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Menurut Ahli, setelah melakukan pemeriksaan dan observasi selama 8 hari terhadap terdakwa, tidak ditemukan adanya gangguan psikotik atau tidak termasuk gangguan jiwa berat.
Ahli menjelaskan dalam Visum Et Repertum Psikiatrikum, jika selama observasi terdakwa tampak bicara nyambung dan komunikasi baik. Terdakwa mengatakan melakukan tindak pidana tersebut karena merasa tidak senang dengan korban yang tidak menuruti keinginannya.
Pada saat pemeriksaan, terdakwa menyesali perbuatannya yang tidak baik tersebut.
Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terdakwa mampu bertanggung
jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman pidana. Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan perilaku Terdakwa selama berada di dalam tahanan, di mana Terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil sehingga mengganggu ketertiban serta kenyamanan tahanan lain.
Dalam putusannya, Majelis Hakim memandang perlu agar lembaga pemasyarakatan menjamin terlaksananya pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan sesuai standar pelayanan kesehatan, menempatkan terdakwa pada fasilitas khusus atau ruang isolasi yang tetap memenuhi standar kemanusiaan, melibatkan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog untuk melakukan pemantauan, evaluasi serta penanganan kesehatan mental secara berkala dan memastikan akses terdakwa terhadap program rehabilitasi yang mendukung stabilitas mentalnya.
Terhadap putusan ini, baik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terkait upaya hukum banding
Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih rendah dibandingkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman selama 17 (tujuh belas) tahun.(RA)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Inflasi Provinsi Riau pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen secara tahunan atau year on year (yony).
Ekbis
kabarmelayu.com,KAMPAR Dalam upaya mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Bengkalis menjaring dua belas anak punk yang meresahkan masyara
Sosial
kabarmelayu.com,BENGKALIS Peredaran narkotika jenis sabu seberat hampir 8.998 gram di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, berha
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE., MT menyalurkan langsung bantuan kepada warga yang terkena musibah kebakaran d
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Ketua Umum DePARI , Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M prihatin dan mengecam skandal penyadapan ilegal yang terjadi
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau Brigjen Pol. Simson
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto sangat prihatin atas dinamika penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam kas
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir yang bekerja di sektor perkebuna
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, kembali dipercaya memimpin Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Riau untuk m
Pemerintahan