Penanggulangan HIV/AIDS Harus Dilakukan Secara Sistematik dan Terpadu

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyebutkan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara sistemik dan terpadu.

"Upaya itu bisa dimulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan dukungan pengobatan bagi orang dengan HIV dan AIDS atau ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV/AIDS," sebutnya saat membuka pertemuan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau Tahun 2021 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (21/12/2021)

Ia mengungkapkan, HIV/AIDS merupakan masalah sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan HIV/AIDS harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca Juga:

• Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru
• Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit

"Penanggulangan HIV/AIDS juga harus dilakukan oleh masyarakat sipil dan Pemerintah secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan," tegasnya.

Menurutnya penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dibebankan kepada Dinas Kesehatan dan rumah sakit semata, karena kasus HIV/AIDS sangat dipengaruhi oleh perilaku, budaya, psikososial dan lingkungan.

Baca Juga:

• DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar
• Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

Selain itu dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS ini ada beberapa strategi yang diajukan, yaitu mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA, mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat agar setiap individu menjadi produktif dan bermanfaat bagi pembangunan.

"Kita juga perlu menyadari, cara terbaik mengendalikan epidemi HIV/AIDS ini dengan meningkatkan cakupan program penanggulangan HIV dan AIDS, meningkatkan efektifitas program pencegahan," terang Wagubri.

Mengendalikan epidemi HIV/AIDS ini juga bisa dengan menghilangkan segala bentuk stigma dan diskriminasi kepada ODHA menjamin keberlanjutan program pencegahan dan penanggulangan.

"Orang yang terkena itu bukan orang yang harus dijauhi, dibenci dan disingkirkan, tetapi mereka ini adalah orang orang yang harus di dekati  untuk diberikan pengobatan yang baik sehingga kedepannya mereka bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih baik," lanjutnya.

Dengan adanya struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS di Provinsi Riau ini, Wagubri meminta kepada seluruh Stakeholder terkait untuk bertekad bersama untuk tanggulangi HIV dan AIDS ini.

"Marilah kita menyatukan tekad bersama untuk menanggulangi HIV/AIDS di Provinsi Riau sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara sinergi, bahu membahu dalam mencapai SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 dan terwujudnya masyarakat Riau sehat dan produktif," pintanya. 

Pihaknya menuturkan, pertemuan ini adalah sebuah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan peran pemerintah serta stakeholder terkait terhadap permasalahan HIV/AIDS dan terus melakukan upaya penanggulangan AIDS di Provinsi Riau. 

"Upaya penanggulangan AIDS di Riau ini dikoordiniri oleh Komisi Penanggulangan AIDS di daerah dengan bersinergi guna melakukan upaya-upaya secara maksimal, sehingga dapat menekan laju epidemi HIV/AIDS di Provinsi Riau," tuturnya. (MCR)

Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru

Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit

DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru

Bangkai Paus 8 Meter Terdampar di Pantai Bakau Mandah Inhil