RUPAT - Masyarakat kabupaten Bengkalis, khususnya yang berada di pulau Rupat sedikit lega dengan kehadiran Tim Kemenkopolhukam-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan Kunjungan Kerja ke Riau, beberapa waktu lalu.
Harapan agar Pulau Rupat terselamatkan dari kehancuran terbuka lebar dengan kehadiran Asisten Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman berserta rombongan. Tim ini berkolaborasi (Lintas Sektoral) dengan Tim KKP.
Dari kunjungan kerja dan dialog dengan FKPMR serta temu ramah dengan bupati Bengkalis, diperoleh beberapa kesepakatan. Diantaranya, perlu penguatan dan koordinasi yang baik seluruh pihak yang dilakukan dengan berkesinambungan.
Baca Juga:
Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat (ATMRPPR), Said Amir Hamzah kepada media ini, Sabtu (26/2/2022).
Disebutkan Amir, dalam dialog dengan bupati Bengkalis kemarin, untuk tata ruang dan pertahanan di pulau-pulau kecil (<2000 km2) dan terluar tidak dibenarkan adanya HGU dan HTI. Selain itu, ruang laut tidak boleh dieksploitasi.
Baca Juga:
"Pulau-pulau terkecil dan terluar hanya diperuntukkan untuk pertahanan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucap Amir.
Dikatakan Amir lagi, hal ini seperti yang disampaikan Walhi Riau yang menyoroti masalah lingkungan pulau rupat lebih kepada penyalahgunaan penambangan pasir laut. Dimana selanjutnya tidak akan ada lagi ilegal logging, Ilegal mining, dan ilegal trafficking.
"Jadikanlah laut sumber kehidupan untuk kesejahteraan rakyat. Khusus pemberian HGU dan HTI, ini harus ditinjau ulang. Bagi HGU dan IUP yang masih dalam taraf proses pengurusan izin nya supaya dibatalkan. HGU yang akan habis masa berlakunya seperti PT.MMJ dan PT. SRL untuk tidak diperpanjang.
Dari data dan informasi yang diperoleh ada 5 korporasi yang menguasai lebih 94.000 hektar hutan Rupat diantaranya PT MMJ 12.800 hektar (milik taipan Riau berinisial M. Dan PT SRL 38.000 ha. Sisanya ada 3 perusahaan HGU lagi. Sementara luas pulau Rupat itu hanya15.000 km bujur sangkar.
Jadi sudah dikuasai lebih 60 persen oleh korporasi.
(sumber: berazam.com)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim