RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Inhil. Perwakilan DLHK yang hadir saat itu, sekretaris dinas, gagal memberikan informasi terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Inhil.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas utama DLHK.
Penasehat PPWI, Darsani, mengecam keras lemahnya pengawasan DLHK terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil. Ia menyoroti dampak buruk yang timbul akibat minimnya pengawasan, seperti kebun masyarakat yang terendam, jalan rusak akibat kendaraan bermuatan berat, serta pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan.
Baca Juga:
"Jika DLHK tidak tahu jumlah perusahaan di Inhil, lalu bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan. Ini menunjukkan ketidakbecusan dalam menjalankan tugas. Percuma ada DLHK jika hanya menerima laporan tanpa tindakan nyata. Kadis DLHK sebaiknya diganti dengan yang lebih kompeten," tegas Darsani.
Ia juga meminta agar Bupati Inhil yang terpilih nanti segera mencopot Kepala Dinas DLHK dan menggantinya dengan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat.
Baca Juga:
Masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Inhil bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka timbulkan. Jika pengawasan terus dibiarkan lemah, penderitaan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dipastikan akan semakin parah.
PPWI bahkan berencana untuk menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) jika perusahaan-perusahaan yang ada tetap membandel dan mengabaikan hak masyarakat.
"Dengan desakan dari berbagai pihak, kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Apakah DLHK akan berbenah atau justru semakin kehilangan kepercayaan masyarakat," tukas Darsani.(me)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim