Patroli Gabungan Pasang Peringatan Keras di Kawasan SM Rimbang Baling

kabarmelayu.comKUANSING– Polsek Singingi Hilir melaksanakan patroli gabungan terpadu di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling pada Selasa, 29 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan upaya serius mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjaga kelestarian kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Patroli ini melibatkan berbagai instansi, termasuk BBKSDA Riau, Polsek Singingi Hilir, Koramil 09 Singingi, personel TNI, Polhut, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat peduli api. Sinergi ini bertujuan menciptakan pencegahan Karhutla yang lebih efektif dan menyeluruh.

Operasi dimulai dari apel kesiapan dipimpin Kapolsek Singingi Hilir IPTU Alferdo Krisnata Kaban di halaman Polsek. Ia menyampaikan pesan tegas dari Kapolres Kuantan Singingi AKBP R. Ricky Pratidiningrat, bahwa Polri berkomitmen penuh menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Tidak ada toleransi bagi mereka yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan konservasi," tegas Alferdo.

Baca Juga:

• 20 Hektare Konsesi PT SPM Dirambah, Polres Bengkalis Tetapkan Tersangka
• Pelaku Usaha Diminta Perhatikan Buffer Zone Kawasan Industri

Tim kemudian bergerak ke lokasi rawan dan bekas kebakaran, memasang plang status quo. Plang ini menandakan lahan sedang dalam proses penegakan hukum akibat dugaan pembakaran dan pendudukan ilegal, sekaligus mencegah aktivitas lanjutan seperti penanaman sawit.

Selain plang status hukum, Polsek Singingi Hilir juga memasang spanduk larangan membakar lengkap dengan ancaman sanksi pidana. Sanksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (diubah UU Cipta Kerja), dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp7,5 miliar.

Baca Juga:

• Mahasiswa dan Pelajar Jepang Belajar Konservasi Hutan Tropis di Tahura SSH
• Polda Riau Selidiki Perambahan Hutan Mangrove di Palika Rohil

BBKSDA Riau turut memasang plang resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menegaskan status hutan sebagai milik negara dalam wilayah konservasi yang dilarang digunakan tanpa izin. Ini memperkuat pesan bahwa kawasan tersebut dilindungi undang-undang.

Sebagai bentuk rehabilitasi, tim juga menanam 50 batang pohon Mahoni dan Meranti.

"Kami bersama BBKSDA dan pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan berkala guna memastikan tidak ada aktivitas ilegal di kawasan konservasi," jelas Alferdo.

Terakhir, dia turut mengajak seluruh masyarakat menjaga hutan demi keberlangsungan hidup dan memastikan pelanggaran hukum kehutanan akan diproses sesuai ketentuan.

20 Hektare Konsesi PT SPM Dirambah, Polres Bengkalis Tetapkan Tersangka

Pelaku Usaha Diminta Perhatikan Buffer Zone Kawasan Industri

Mahasiswa dan Pelajar Jepang Belajar Konservasi Hutan Tropis di Tahura SSH

Polda Riau Selidiki Perambahan Hutan Mangrove di Palika Rohil

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai