Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat setempat telah sepakat untuk mencari donatur yang dapat membantu membangun Bronjong tebing sungai sepanjang 300-an meter.
Masyarakat Desa Domo telah berupaya meminta bantuan pemerintah untuk membangun turap tebing sungai, namun belum ada respon positif.
Baca Juga:
Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif sendiri dengan menjual hasil kearifan lokal desa, yaitu batu, kepada donatur yang bersedia membantu.
Namun, ada oknum-oknum warga yang tidak setuju dengan kegiatan ini dan menudingnya sebagai kegiatan ilegal.
Baca Juga:
Mereka dianggap tidak memiliki hati nurani karena menghalangi upaya masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
"Sebenarnya, jika oknum-oknum itu mampu mewujudkan keinginan masyarakat atas pembangunan Bronjong tebing sungai tersebut, ya bantulah dan wujudkan lah. Jika tidak mampu, setidaknya jangan merusak dengan menganggap ini keinginan masyarakat mendapatkan keuntungan," kata Ad warga Desa Domo.
Untungnya, masyarakat Desa Domo memiliki landasan dasar hukum untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, termasuk galian batu sungai. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
Masyarakat lokal memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, termasuk galian batu sungai, asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek lingkungan. Mufakat masyarakat lokal juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Hingga Sabtu (15/11/2025), kegiatan ini tidak ada yang memback-up atau mengamankan, semua bekerja untuk masyarakat. Warga Desa Domo berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya mereka untuk mengatasi masalah erosi tebing sungai ini.
Kini, pembangunan Bronjong tebing sungai yang sedang berlangsung telah memasuki tahap kedua, namun hasilnya tidak memadai.
"Hasil batu tidak memadai, pembangunan Bronjong sudah masuk tahap kedua, masyarakat sudah terhutang 140 juta-an hingga saat ini," terang seorang warga kepada jurnalis.
Warga Desa Domo berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya mereka untuk mengatasi masalah erosi tebing sungai ini. Mereka juga berharap agar pemerintah dapat membantu mereka mengatasi masalah ini.(Doni Piliang)
kabarmelayu.comPEKANBARU IS, residivis yang baru menikmati kebebasannya Agustus lalu, nyaris babak belur dihajar masa. Dia tertangkap memb
Hukrim
kabarmelayu.comBANDUNG Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya penguatan daya saing pelaku industri nasional di le
Iptek
kabarmelayu.comJAKARTA Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dinilai sudah memicu pemiskinan mas
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau mengimbau 4 Kabupaten dan Kota segera menetapkan status siaga bencana Hidrometeorologi.
Lingkungan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah meningkatkan mitigasi bencana di tengah masuknya periode cuaca ekstrem
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn) Pekanbaru menjadi pusat distribusi logistik udara untuk bantuan benc
Sosial
kabarmelayu.comINHIL Muhammad Suyuti, S. Pd. I secara resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupat
Sosial
INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT menerima kunjungan Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito beserta jajaran ke Nege
Pemerintahan
kabarmelayu.comBENGKALIS Non Governmental Organization (NGO) di antaranya Yayasan Gambut bekerja sama dengan Pan Pacific Conservation Foun
Lingkungan
kabarmelayu.comKAMPAR Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang, Kampar kembali mengalami kenaikan signifikan, Senin (8/12/2025). Posisi elevasi pad
Lingkungan