Lagi, PBNU Tegaskan Larangan Kerja Sama dengan Lembaga Terafiliasi Israel

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat edaran berisi instruksi penegasan terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel.

Surat edaran tersebut bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya terbit pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ, sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (20/7/2024).

Baca Juga:

• Perempuan di Rohul Tega Bunuh Bayi Baru Lahir, Lalu Dimasukan Ke dalam Tas
• Oknum Anggota Polri Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak Terancam PTDH

Adapun, surat yang dikeluarkan pada periode kepengurusan sebelumnya yakni bernomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M.

Surat itu berisi instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Aniaya Ayah Kandung hingga Tewas, Seorang Pria di Teluk Meranti Diringkus Polisi
• Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

"Surat tersebut tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Bahkan untuk semakin memperkuat diterbitkan surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 itu," papar Amin.

Dia mengatakan, PBNU masih melarang hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya.

"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," kata dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
Amin bercerita yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali adalah setelah adanya kabar terkait lima orang Nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke banom (badan otonom) dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," jelas Amin Said.

Terkait apakah konsekuensi organisatoris bagi pelanggar surat edaran itu, Amin menegaskan, PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa.

Liputan6

Perempuan di Rohul Tega Bunuh Bayi Baru Lahir, Lalu Dimasukan Ke dalam Tas

Oknum Anggota Polri Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak Terancam PTDH

Aniaya Ayah Kandung hingga Tewas, Seorang Pria di Teluk Meranti Diringkus Polisi

Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

HUT TNI ke-81, Polsek Bina Widya Hadir Perkuat Soliditas TNI-Polri

Diduga Dianiaya Rekan Kerja, Karyawan PT SAM II Tewas