JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak selalu bergantung pada BNPB pusat dalam menanggulangi bencana di wilayahnya masing-masing.
Menurut Suharyanto, jika bencana itu masih dirasa kecil, maka cukup ditangani oleh BPBD maupun pemerintah daerah.
"Apabila bencana itu masih relatif kecil, bisa diatasi oleh BPBD dan daerah, (maka) atasi dulu. Jangan baru banjir semata kaki sudah lapor ke BNPB," pinta Suharyanto dalam acara Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana 2022, lewat daring pada Kamis (24/2/2022).
Baca Juga:
Terkecuali kalau bencana yang menerjang sudah besar serta merenggut nyawa, maka menurut dia dipastikan pihaknya akan terjun ke lapangan.
"Tapi tentu saja ada pembagian antara daerah dan pusat dalam penanganan bencana," katanya.
Baca Juga:
Pada kesempatan itu, Suharyanto mengungkap bahwa banyak daerah yang mengajukan dana siap pakai (DSP). Namun sampai saat ini, menurut dia belum ada daerah yang lolos secara administrasi untuk memperoleh DSP.
"Tapi ternyata setiap pengajuan itu, ini kita dituntut administrasinya itu betul-betul yang teliti. Nah kebanyakan, dari mulai sampai sekarang ini kami sejak menjabat mulai November 2021 sampai sekarang nih belum ada yang lolos," katanya.
Menurut Suharyanto, DSP bukan hanya bisa diajukan oleh daerah, bahkan TNI-Polri pun bisa mengajukan dana tersebut.
Bukan Berarti Tak Peduli Daerah
Menurut Suharyanto, hal ini bukan berarti pihaknya tak peduli dengan daerah, tetapi lebih karena secara administratif format pengajuan DSP-nya salah.
"Pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara BNPB juga harus mempertanggungjawabkan ke lembaga-lembaga pemeriksa. Ada internal, ada eksternal, sekarang bahkan ada BPKP dan BPK," papar dia.
Ke depannya, Suharyanto berharap agar kejadian ini tak terulang. Jangan sampai hanya gara-gara meloloskan pengajuan DSP dengan format yang salah oleh daerah, kemudian pejabat di BNPB tersandung kasus.
"Kita sekarang tidak bisa lagi berlindung di 'kedaruratan'. Selalu dalam pemeriksaan itu, 'ini enggak darurat, enggak darurat'. Nah supaya itu enggak terjadi, mohon ini betul-betul dipelajari," pesannya.
(CNBCIndonesia.com)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim