JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku akan fokus pada pemeriksaan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan tematik lokal dan nasional menyangkut program prioritas selama periode 2020-2024. Dalam hal ini, dana desa.
"Sehingga, dari hasil pemeriksaan itu, kami bisa memberikan rekomendasi bermanfaat, baik level lokal maupun nasional," ujar Kepala Auditorat VA BPK Dede Sukarjo di Sentul Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Selasa (13/11).
Dalam diskusi panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, Dede yang menjadi salah satu pembicara, mencontohkan tematik nasional di antaranya terkait dana desa.
Baca Juga:
Pemeriksaan terkait penggunaan dana desa menjadi fokus karena merupakan salah satu program prioritas.
Sementara, untuk pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, ia menyebut akan fokus pada program prioritas pemerintah terkait.
Baca Juga:
Terkait perkembangan penyajian laporan keuangan, baik pusat dan daerah, Dede menilai kondisinya cukup menggembirakan. Pemeriksaan keuangan untuk entitas di pemerintah pusat hingga semester I 2019 sudah mencapai 95 persen.
Sedangkan untuk pemerintah daerah, ia mengaku laporan pertanggungjawaban lebih gesit pada 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Dede, seluruh 542 pemerintah kabupaten/kota telah menyampaikan laporan keuangannya. Sebanyak 443 pemerintah kabupaten/kota atau 82 persen di antaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Jumlah itu naik dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 411 pemerintah kabupaten/kota atau 76 persen," imbuh dia.
Sementara itu, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperoleh 86 pemerintah daerah atau sekitar 16 persen, dan lainnya sebanyak 13 pemda (2 persen) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapatan (TMP).
Kendati laporan pemerintah daerah lebih cepat, BPK, sambung Dede, masih menemukan 12.117 kelemahan. Dari jumlah itu, sebanyak 5.858 masalah terkait sistem pengendalian intern dan masalah kepatuhan mencapai 6.259.
Selain itu, ada juga kekurangan penyetoran kas dan aset sebesar Rp434 miliar selama proses pemeriksaan. "Gambaran itu akan kami jadikan pijakan dalam melakukan area perbaikan atas kelemahan tersebut," tandasnya.
(cnnindonesia.com)
kabarmelayu.com,INHIL Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) 04.02 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti kegiatan Korps Kadet Republik I
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Kota Pekanbaru, membuat jaja
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHIL Polsek Rimba Melintang menutup rangkaian Turnamen Futsal Kapolsek Rimba Melintang Cup Tahun 2026 yang digelar di Lap
TNI/Polri
kabarmelayu.com,INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Ka
Pemerintahan
kabarmelayu.com, SIAK Pagi itu suasana SD Negeri 24 Tanjung Pal dan SMP Negeri 8 terasa berbeda. Langkah kecil anakanak berlari di halam
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sistem pembangkit listrik PT. PLN wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami gangguan. Sebanyak empat pr
Peristiwa
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota berhasil meraih Juara III pada Lomba Resensi Buku Tingk
Pendidikan
kabarmelayu.com,CILACAP Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke bersama pengurus lai
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dualisme kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Transport IndonesiaKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesi
Hukrim
Bedah Status Hukum Etomidate Bersama Kepala BNNK Pekanbaru, Penandatanganan MoU, dan Deklarasi Mahasiswa
TNI/Polri