Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua
kabarmelayu.com,INHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S. Sos., M. Si, menghadiri malam penutupan Musabaqah Tilawatil Qur
Pemerintahan
PEKANBARU - Akhir-akhir ini ada semacam kontrakdiksi antara ekonomi makro dengan mikro di Indonesia. Secara makro ekonomi Indonesia membaik dengan pertumbuhan mencapai 5.5% per tahun sementara ekonomi rumah tangga dan pedagang retail mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya daya beli. Misteri apa sebenarnya dibalik ini semua?.
Menurut Anthopologist Riau M Rawa El Amady ada lima faktor penyebab menurunnya daya beli sementara ekonomi nasional membaik.
"Pertama, dalamnya jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Data global energi (2017) bahwa 1% orang kaya menguasai 44,3% kekayaan nasional. Angka ini sangat mengerikan, jika ada 2% orang kaya di Indonesia maka 88,6% kekayaan nasional sudah ditangan mereka. Sementara 98% rakyat Indonesia lainnya menguasai 11,4 % saja," urai Rawa, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga:
Diperkirakan dari 11,4 persen tersebut bukan seluruh yang 98% memiliki, karena yang bisa menguasai kekayaan nasional yang 11,4 % tersebut diperebutkan kelas menengah yang jumlahnya menurut BPS 2016 22.86 persen kelas menengah dan 3,71 persen menengah ke atas dan 39,74 menengah ke bawah. Semenara itu, 33,11 persen rakyat miskin tidak memiki kekayaan sedikitpun.
"Maka sangat wajar jika banyak mall yang kosong, retail yang tutup karena yang mempunya kemampuan daya beli hanya 26, 35 persen yaitu 0,58% kelompok elit, 3, 71 persen kelas menengah atas, 22, 86 persen kelas menengah, maka 73, 65% rakyat Indonesia mengalami kurang daya beli," kata Rawa.
Baca Juga:
Bayangkan lagi, kelas elit dan kelas menengah keatas yang menguasi hampir 95% (data perkiraan saja) mempunyai kebiasan belanja di luar negeri dengan produk yang bermerek. Maka hanya kelas menengah dan menengah ke bawah yang berbelanja di pasar Indonesia."Maka menurut pendapat saya data ini sangat menyakinkan berkontribusi besar terhadap kemampuan daya beli rakyat," jelasnya.
Kedua, rakyat Indonesia sangat tergantung pada komoditas pertanian yang mencapai 31,86 persen (BPS, Februari 2017) atau mencapai 39,68 juta jiwa dari 124, 54 juta jiwa penduduk yang bekerja. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2013, harga-harga produk pertanian menurun terutama getah karet dan sawit.
"Turunnya harga karet hingga 3 ribu rupiah perkilo menyebabkan petani karet yang jumlah mencapai kurang lebih 2,1 juta jiwa dengan luas kebun karet nasional mencapai 3,4 juta hektar. Menurunnya harga komoditi pertanian ini berkontribusi besar terhadap kemampuan daya beli," kata Rawa.
Ketiga, kuat dugaan bahwa di era Jokowi terjadi distribusi uang ke desa yaitu tahun 2017 menapai 60 triliun rupiah, dana tersebut belum termasuk dana ADD, program beberapa kementerian, provinsi dan kabupaten yang masuk desa. Semenara dana yang masuk tersebut di desa lebih banyak diperuntukan untuk pembangunan fisik yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga desa, hanya yang terlibat pada proyek-proyek desa tersebut saja mendapat keuntungan akibat besarnya dana yang masuk ke desa.
Pada rezim sebelumnya uang sebesar tersebut beredar di kota ditangan kelas menengah (PNS) yang doyan berbelanja. Di sisi peningkatan pendapat rumah tangga desa bukan dibelanjakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga pengaruhnya tidak seketika tetapi jangka panjang.
"Keempat, saya agak sependapat pendapat Rhenald Kasali bahwa terjadi perubahan prilaku berbelanja dari berbelanja langsung ke belanja onile. Terbukti terjadinya peningkat di sektor jasa pengiriman barang. Inilah yang menyebabkan toko-toko, termasuk mall sepi. Bahkan toko sekelas Matahari membuka lapak penjualan online. Transaksi online ini ikut memberi kontribusi bagi menurunnya sektor riil," urainya.
Kelima, masih kata Rawa, saya termasuk sependapat bahwa ekonomi Indonesia merupakan bagian yang terintegrasi dengan ekonomi dunia. Bahwa ekonomi dunia sedang mengalami kelesuan yang tentu saja berdampak bagi Indonesia, terutama di sektor pertaniaan.
"Dengan kelima masalah di atas maka langkah penting yang perlu dilakukan pemerinth adalah dengan mempercepat gerakan untuk mengurangi kesenjangan. Dalamnya kesenjangan bukan hanya menyebabkan rakyat menderita tetapi menjadi sumber ancaman bagi orang-orang kaya," tutup Rawa. (**)
kabarmelayu.com,INHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S. Sos., M. Si, menghadiri malam penutupan Musabaqah Tilawatil Qur
Pemerintahan
Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal Terus Tingkatkan Prestasi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,BENGKALIS Bea Cukai Bengkalis menemukan sebanyak 652 Iphone ilegal di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja (BSS
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Kehormatan PWI Pusat, H. Helmi Burman, mendesak manajemen Riau Pos Grup segera menyelesaikan seluruh hak
Sosial
Polri untuk Masyarakat, Kapolda Riau Tinjau Jembatan Merah Putih di Dumai
TNI/Polri
Pastikan Keamanan Stok Beras, Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog di Sumut
TNI/Polri
kabarmelayu.comKANDIS Tanaman budidaya jagung mulai menghijau menjadi simbol harapan bagi petani yang ada di sejumlah pedesaan di wilayah
TNI/Polri
Menjelajahi Sisi Lain Indonesia Jadi Tren Baru Liburan Musim Panas Wisatawan Asing
Wisata
Bupati Siak Ajak Kepala Daerah Perkuat Soliditas Jaga Otonomi Daerah
Pemerintahan
Jembatan Gantung Garuda di Bangko PusakaMenggala Sakti Rohil Masuki Tahap Pembentangan Tali Sling dan Penyetelan
Sosial