Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan anggaran tetap realistis, terukur dan berpihak pada kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat. Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Ketua DPRD Septian Nugraha, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (15/09/2026).
Sebelum rapat paripurna dimulai, Sekretaris DPRD, Rafiardhi Ikhsan, menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir. Rapat turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran dan undangan lainnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD, Septian Nugraha, menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencakup asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:"Dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS telah disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, DPRD melalui rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Bengkalis membahas rancangan tersebut sehingga menghasilkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 yang mengedepankan prinsip skala prioritas serta pendapatan dan belanja daerah yang rasional," tegasnya.Menurut Septian, kesepakatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis yang dicita-citakan bersama.
Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap sehat, realistis, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kasmarni menegaskan, kenaikan pendapatan tersebut harus dikelola secara bijaksana. Tambahan pendapatan, menurutnya, bukan alasan untuk meningkatkan belanja tanpa kendali, melainkan harus diarahkan pada program-program prioritas, produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Ada satu hal yang perlu kami tegaskan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar instrumen pembelanjaan. Karena itu, kebijakan anggaran harus menjaga kesehatan fiskal, menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan sinergi eksekutif dan legislatif tentunya harus terus kita perkuat," ujarnya.
Setelah kesepakatan ditandatangani, Kasmarni meminta seluruh perangkat daerah, TAPD dan jajaran terkait segera menindaklanjuti setiap tahapan pembahasan bersama Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis.
"Jangan ada keterlambatan karena lemahnya koordinasi. Perubahan APBD bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Kami juga ingin agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat selesai tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan terutama tepat manfaat," tegasnya.
Menutup rapat, Septian Nugraha menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran serta seluruh undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna dari awal hingga akhir.(adv/nur)
kabarmelayu.com,JAKARTA Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Kota Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho, menorehkan prestasi di tingkat nas
Pendidikan
kabarmelayu.com,ROHUL Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M meninjau langsung kemajuan pekerjaan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Roka
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Alquran berornamen Tionghoa menjadi pengikat hangat silaturahmi antara masyarakat Tionghoa dan Melayu di Riau.
Budaya
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim menunjukkan kepedulian kepada para pejuang hidup di usia senja. Pada R
Sosial
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief MBA, menyoroti persoalan privatisasi ruang pesisir dan
Parlemen
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian melepas dua mahasiswa magang dari Fakultas Ilmu Komputer U
Pendidikan
kabarmelayu.com,ROHUL Peduli terhadap kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), DPW LS
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau menunjukkan kepeduliannya kepada ma
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, menjadi momentum untuk
Muslim
Jelang Pembukaan PORSENIJAR Provinsi Riau, Mahadar Mantapkan Persiapan
Pemerintahan