Kementerian Keuangan Gandeng BPKP Riau Gelar Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

PEKANBARU - Penyerapan dana desa di Provinsi Riau masih rendah secara nasional. Realisasi dana desa sampai dengan tanggal 17 September 2021 baru sebesar 930,59 Milyar Rupiah atau 62,6 persen dari total pagu anggaran sebesar 1,48 trilliun. 

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra, Rabu (22/9/2021) mengatakan, masih rendahnya penyerapan dana desa di Riau disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa yang masih terbatas untuk tingkat Sumber Daya Manusia. 

"SDM disini khususnya yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa," kata Ismed disela pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan SIA BUMDES kepada para pegawainya di Ruang Aula Kanwil DJPb lantai 2 Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (22/9/2021).  

Baca Juga:

• PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional
• Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Keuangan di Provinsi Riau yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut digelar dalam rangka monitoring dan edukasi kepada operator pengelola keuangan desa. 

Ismed mengungkapkan, aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP sebagai aparat pengawasan keuangan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan desa di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan
• Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang mencairkan dana desa mengharapkan desa-desa dapat mengelola uang yang telah diberikan dari negara dengan akuntabel dan tentunya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di desa. 

"Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dan adanya kewajiban perpajakan pada dana desa perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujarnya. 

Ismed mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu aparat desa dalam mengelola keuangannya karena saat ini banyak program-program dari pemerintah yang sasaran utamanya adalah penduduk desa dan jumlah anggarannya yang besar. 

"Aplikasi produk dari BPKP ini perlu dipelajari bersama sehingga bisa menjadi bekal dalam pembinaan dan monitoring kepada desa-desa di Riau. Sebanyak 1591 desa di Provinsi Riau perlu mendapatkan edukasi terkait pengelolaan keuangan desa dan perlu dikawal bersama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera," katanya. (MCR)

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka