Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
PEKANBARU - Penyerapan dana desa di Provinsi Riau masih rendah secara nasional. Realisasi dana desa sampai dengan tanggal 17 September 2021 baru sebesar 930,59 Milyar Rupiah atau 62,6 persen dari total pagu anggaran sebesar 1,48 trilliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra, Rabu (22/9/2021) mengatakan, masih rendahnya penyerapan dana desa di Riau disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa yang masih terbatas untuk tingkat Sumber Daya Manusia.
"SDM disini khususnya yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa," kata Ismed disela pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan SIA BUMDES kepada para pegawainya di Ruang Aula Kanwil DJPb lantai 2 Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (22/9/2021).
Baca Juga:
Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Keuangan di Provinsi Riau yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut digelar dalam rangka monitoring dan edukasi kepada operator pengelola keuangan desa.
Ismed mengungkapkan, aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP sebagai aparat pengawasan keuangan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan desa di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang mencairkan dana desa mengharapkan desa-desa dapat mengelola uang yang telah diberikan dari negara dengan akuntabel dan tentunya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di desa.
"Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dan adanya kewajiban perpajakan pada dana desa perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujarnya.
Ismed mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu aparat desa dalam mengelola keuangannya karena saat ini banyak program-program dari pemerintah yang sasaran utamanya adalah penduduk desa dan jumlah anggarannya yang besar.
"Aplikasi produk dari BPKP ini perlu dipelajari bersama sehingga bisa menjadi bekal dalam pembinaan dan monitoring kepada desa-desa di Riau. Sebanyak 1591 desa di Provinsi Riau perlu mendapatkan edukasi terkait pengelolaan keuangan desa dan perlu dikawal bersama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera," katanya. (MCR)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
Sport
kabarmelayu.comKAMPAR Bersempena musim haji q447 H tahun 2026 ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Fahmil, S
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil membuat Sumsel United bertekuk lutut 20 pada laga kandang di Stadion Kaharuddin Nasution,
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa