PEKANBARU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) se Indonesia untuk mendorong akses reforma agraria kepada penerima sertifikat retribusi tanah.
Ajakan ini disampaikan oleh Sofyan A. Djalil dalam kata sambutan yang dibacakan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021 di Halaman Kantor Badan Pertanahan Pekanbaru, Jumat (24/9/2021).
"Perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakat akses reform untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan," ujar Gubri.
Baca Juga:
Gubri menerangkan, Presiden RI telah menyerahkan sertifikat retribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten atau kota.
Selanjutnya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya akses reform kepada penerima sertifikat retribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Baca Juga:
Ia mengungkapkan, dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan bahwa, Menteri Sofyan mengingatkan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) / Tenaga Kontrak untuk tidak menjadi bagian dari mafia tanah. Bahkan Menteri ATR/BPN tersebut tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas hingga memecat oknum yang terbukti terlibat.
"Beberapa kasus besar diungkap ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum," sebutnya.
Di samping itu, ia juga mengharapkan pemerintah daerah se Indonesia khususnya di Provinsi Riau untuk mensukseskan Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal ini dilakukan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat pengurangan atau bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga target 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.
"Masih banyak dijumpai tanah tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB," tutupnya. (MCR)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
Sport
kabarmelayu.comKAMPAR Bersempena musim haji q447 H tahun 2026 ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Fahmil, S
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil membuat Sumsel United bertekuk lutut 20 pada laga kandang di Stadion Kaharuddin Nasution,
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa