PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau gelar rapat sinkronisasi update dan kroscek data terkait percepatan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kebijakan satu peta.
Diantaranya, membahas terkait kawasan perkebunan berada di kawasan hutan. Selain itu, juga dibahas berbagai persoalan mengenai perizinan Hak Guna Usaha (HGU) termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di kabupaten kota di Riau.
"Pertemuan ini tujuan kita untuk menyamakan persepsi dengan data-data, antara provinsi dan kabupaten kota," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, usai memimpin pertemuan tertutup, di ruang melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (10/11/21).
Baca Juga:
Pertemuan yang dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik di lingkungan Pemprov Riau mau pun kabupaten kota. Bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK ke Riau. Pertemuan dengan komisi anti rasuah itu diagendakan pada 16 November nanti.
"Jadi kita harus satu peta satu data. Untuk mengetahui berbagai masalah dan luasannya. Baik lahan HGU mau pun IUP," papar Sekdaprov lagi.
Baca Juga:
Semua persoalan baik menyangkut data luasan, sebaran hingga status keberadaan operasinya akan dibahas dengan Tim Korsubgah.
Namun, apa saja yang dipaparkan pada pertemuan yang digelar tertutup tersebut, mantan pejabat Kementerian PUPR itu, tidak merincikannya.
"Jadi ini semua kita rangkul semua permasalahan kabupaten kota. Setiap masalahan yang ada di kita bawa di Korsubgah KPK nanti," ungkap SF Hariyanto.
Khusus terkait perkebunan di kawasan hutan, Gubernur Riau sebelumnya telah berkirim surat kepada bupati wali kota meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan.
Surat tertanggal 9 Oktober 2021 itu, menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021.
Dari hasil pengumpulan data itu, akan disandingkan dengan berbagai data yang dimiliki pihak berkepentingan sebagai bahan indentifikasi.
Pemprov Riau juga menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk Polres agar turut membantu memberikan data terkait perkebunan di kawasan hutan. (MCR)
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
Sport
kabarmelayu.comKAMPAR Bersempena musim haji q447 H tahun 2026 ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Fahmil, S
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil membuat Sumsel United bertekuk lutut 20 pada laga kandang di Stadion Kaharuddin Nasution,
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport