PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution turut hadir dalam rapat koordinasi terkait pendataan PPPK di lingkungan Pemprov Riau yang dipimpin oleh Gubernur Riau. Berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (10/10/22).
Dalam kesempatan itu, Wagubri menyampaikan dua poin penting. Dia menyebutkan, jika terjadi keraguan sehingga tidak muncul salah penafsiran dalam menterjemahkan surat Menpan RB terkait pendataan honorer, maka ia menyarankan untuk membuat surat ke Kemenpan RB.
"Supaya tidak muncul penafsiran yang berbeda, jadi disarankan untuk membuat surat (ke Kemenpan RB)," ucapnya.
Baca Juga:
Selain mengirimkan surat, Edy Nasution juga menyarankan agar pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau untuk berkunjung ke kantor Kemenpan RB untuk berkomunikasi secara langsung. Selain surat yang diperlukan untuk dikirim, berangkat secara fisik untuk mendapat penjelasan secara detail tentu lebih baik lagi.
Wagubri menambahkan, setelah berjumpa secara langsung akan dapat diinventarisasi terhadap berbagai instansi yang mengalami keragu-raguan itu.
Baca Juga:
"Hal-hal seperti itu tidak mungkin dituangkan dalam tulisan. Tapi kalau permasalah yang kita hadapi ini langsung komunikasi ke sana (Kemenpan RB), mungkin ada perwakilan yang ke sana itu akan dapat jawaban secara lebih jelas," ucapnya.
Edy Nasution menambahkan, poin kedua adalah untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pendataan non ASN misalnya memasukan kepentingan pribadi dalam pendataan itu, maka diperlukan surat pernyataan dari masing-masing bagian, bahwa data itu adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena jelas Wagubri, data-data non ASN yang disampaikan ke pusat itu akan dipertanggungjawabkan atas nama Gubernur Riau.
Sehingga dengan adanya pernyataan itu, diharapkan tidak ada yang berani berbuat curang. Serta data yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.
"Kepala OPD dan kepala bidang juga harus punya tanggung jawab kepada pak gubernur sehingga apa yang disampaikan itu dapat dipertanggung jawabkan. Kalau memang nanti ada masalah nanti bisa bertanggungjawab," tutupnya.
(mcr)
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
Sport
kabarmelayu.comKAMPAR Bersempena musim haji q447 H tahun 2026 ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Fahmil, S
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil membuat Sumsel United bertekuk lutut 20 pada laga kandang di Stadion Kaharuddin Nasution,
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen