Polresta Pekanbaru Didesak Naikkan Kasus Dugaan Mafia Solar ke Penyidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Advokasi dan Pengawalan Hukum (Tapak) Riau mendesak Polresta Pekanbaru melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (
Hukrim
Melalui Ketua dan Anggota Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aiaz Rajasa ekspose tersebut dilakukan di aula Hotel Jatra Pekanbaru Kamis, 18 Juli 2024.
Sesuai target orang nomor satu di Negeri Junjungan, Kabupaten Bengkalis inginkan naik level. Dari sebelumnya level B, menjadi BB pada tahun 2024.
Baca Juga:
"Besar harapan kami kepada tim evaluator untuk dapat mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada kami, agar bisa menjadi kabupaten yang mampu mewujudkan perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Sebagaimana komitmen kami untuk mewujudkan predikat SAKIP BB," ucap Sekda Bengkalis Ersan.
Dalam paparan tersebut, catatan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkalis tahun 2023 lalu yang terdiri dari lima poin telah dilakukan perbaikan di SAKIP tahun 2024.
Baca Juga:
Bahkan Pemkab Bengkalis sangat berkomitmen untuk bisa meningkatkan SAKIP dengan penandatanganan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah pada 26 Februari 2024 lalu.
"Kami memberikan peringatan kepada Kepala PD yang mendapat nilai evaluasi internal dibawah BB akan kita lakukan evaluasi terhadap jabatannya. Lalu perbaikan dokumen perencanaan, monev dengan aplikasi Sicakeb, reward dan punishment," lanjutnya.
Karena diyakini Bupati Kasmarni, dengan implementasi SAKIP yang efektif, pemerintah dapat merencanakan program dan kegiatan kemiskinan yang tepat sasaran, memantau dan mengevaluasi kemajuan program, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta menurunkan tingkat kemiskinan.
Diakhir kegiatan tersebut, Sekda Bengkalis meminta kepada PD untuk memperbaiki catatan dari Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi catatan penting.
"Setelah dilakukan perbaikan dari catatan tim evaluator tadi, nantinya kita akan melakukan evaluasi kembali secara internal minggu depan," kata Ersan.
Selain Sekda Bengkalis, turut serta dalam evaluasi SAKIP bersama KemenPAN-RB, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri, Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.(inf/her)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Advokasi dan Pengawalan Hukum (Tapak) Riau mendesak Polresta Pekanbaru melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang bertindak sebagai pembina upacara pada apel pagi, Senin (7/9/2026
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan laha
Kesehatan
kabarmelayu.com,MERANTI Polisi berhasil menggagalkan pengiriman 10 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia melalu
Hukrim
kabarmelayu.com,SEMARANG Anggota DPR RI Hendry Munief MBA mendorong penguatan industri pengolahan kopi nasional agar Indonesia tidak han
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 32 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia siap bertarung di meja biliar dalam National Open Billiar
Sport
kabarmelayu.com,KUANSING Penguasaan kebun sawit di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi oleh Kelompok Ta
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Penutupan delapan bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali diperpanjang. Menteri P
Peristiwa
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manus
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau saat ini telah menetapkan 44 orang sebagai tersangka kasus kebakraan hutan dan lahan (Karhutla) dari
Hukrim