Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Yan Dharmadi, menyatakan bahwa pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD Riau menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemprov dan DPRD.
"Kami harapkan sinergisitas ini dapat mempercepat proses penyusunan dan pengesahan ranperda yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan," ujar Yan Dharmadi, Selasa (5/11/24).
Baca Juga:
Empat ranperda yang diusulkan Pemprov Riau meliputi berbagai aspek pembangunan dan perlindungan sosial yang dinilai sangat strategis. Berikut adalah rincian ranperda tersebut:
Pertama, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ranperda ini akan menjadi acuan bagi Pemprov Riau dalam menyusun strategi pembangunan lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Diharapkan, RPJMD ini dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Baca Juga:
Kedua Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal. Tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah bagi investor, ranperda ini diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan aturan ini, kita ingin menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung bagi para investor," jelas Yan.
Selain itu ada juga ketiga Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Ranperda ini menekankan pada perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui regulasi ini, Pemprov Riau berharap dapat memberikan akses lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.
Keempat, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mengingat pentingnya perlindungan hak anak, ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang efektif dalam mengatasi isu-isu terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Yan Dharmadi menambahkan bahwa usulan ini segera diserahkan ke Bapemperda melalui pimpinan DPRD Riau untuk proses lebih lanjut.
"Kami berharap DPRD dapat menerima dan mempercepat pembahasan ranperda ini demi kepentingan masyarakat luas," ujar Yan.
Selain itu, Pemprov Riau juga mengusulkan tiga Propemperda kumulatif terbuka, yakni mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2024, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan APBD Tahun Anggaran 2026.
Yan mengungkapkan bahwa beberapa ranperda dari Propemperda 2024 yang belum selesai dibahas akan tetap dilanjutkan tahun depan. "Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Bapemperda, untuk menyesuaikan jadwal pembahasan yang tertunda," ungkapnya.
Proses ini, lanjut Yan, membutuhkan komitmen bersama sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan optimisme akan sinergi ini, Pemprov Riau berharap prioritas legislasi ini dapat mendukung visi Riau sebagai daerah maju, sejahtera, dan berkeadilan.
kabarmelayu.com Usai AIG Ditahan, Tiga Tokoh Pengelolaan Dana Jalan Pematang Panjang Disorot!
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Seorang remaja 18 tahun tewas di tempat setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, tepatny
Peristiwa
Ribuan Personel Dan Alutsista Paspampres Siap Amankan Rangkaian HUT Ke81 RI
TNI/Polri
Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya evakuasi Harimau Sumatera yang beberapa pekan ini meresahkan warga Desa Danai, Kecamatan Pulau Burung Kabu
Peristiwa
Apel Siaga Karhutla 2026, Kapolda Riau Tekankan Kolaborasi PolriTNIPemda
Lingkungan
Menaker Yassierli Pekerja Informal Sektor Persampahan Dapat Diskon Iuran JKKJKM 50 Persen
TNI/Polri
Polsek Kandis Dampingi Petani, Merawat Tanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera, memperkuat jumlah pe
Lingkungan
kabarmelayu.com,INHIL Gelombang keresahan merayap di sepanjang bentangan kebun kelapa Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Daerah yang
Ekbis