SF Hariyanto: Defisit APBD Riau Hanya Rp132 miliar

kabarmelayu.comKAMPAR - Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto angkat bicara terkait hiruk pikuk defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menarik perhatian. Menurutnya, informasi yang berkembang di masyarakat kurang tepat dan perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar untuk masyarakat.

"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun. Itu data dari mana, Itu sangat tidak benar datanya. Maka saat ini perlu saya luruskan karena yang benar itu Pemprov Riau defisit hanya Rp132 miliar, saya punya datanya," ungkap SF Hariyanto saat safari ramadan di Kampar, Jumat malam lalu.

Menurutnya, dengan diluruskan informasi soal defisit yang berkembang itu jangan sampai menjadi bola liar ke depan yang dapat menyesatkan masyarakat.

Baca Juga:

• Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,
• Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

"Poin pertama yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran di mana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Target pendapatan senilai Rp11 triliun, namun realitanya realisasi pendapatan itu hanya Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," jelasnya.

Sementara itu, faktor lainnya terdapat pada angka Participating Interest (PI) Blok Rokan di tahun 2024, dimasukkan Rp1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk Kabupaten/Kota dan 50 persen lagi untuk Provinsi atau mencapai Rp736 miliar.

Baca Juga:

• Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD
• Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

"Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan Pertamina Hulu Rokan (PHR) ditargetkan untuk melakukan pencapaian produksi minyak 1 juta barel per hari, sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut," sebut SF Hariyanto.

Orang nomor dua di Riau ini mengatakan salah satu solusi terkait defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Riau ialah dengan melakukan efisiensi, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

"Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif. Totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita," terang Mantan Pj Gubernur Riau itu.

SF Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pengangkatan CPNS akan dilakukan di Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober.

"Artinya, kita ada tambahan saving anggaran mencapai Rp 419 miliar. Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok," ungkapnya lagi.

Sedangkan untuk solusi tunda bayar Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.

"Tunda bayar Rp900 miliar lebih, itu sudah dibebankan kepada masing-masing OPD agar dilakukan pergeserannya, kembalikan ke situ (tunda bayar). Untuk solusi ini, sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insyaAllah clear dan tidak ada masalah lagi," jelas SF Hariyanto.

Kemudian, terkait permasalahan tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 Triliun. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke Kabupaten/Kota dengan nilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke Kabupaten/Kota tahun 2025.

Terkait hal tersebut, tambah Wagubri, sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik," tegas Hariyanto.

Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD

Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

Kondisi Sulit, Bupati Siak: ASN Harus Survive Hadapi Tekanan Fiskal