Dalam indeks penilaian yang dirilis FITRA Riau, KIA Pemerintah Provinsi Riau memperoleh nilai 0,70 yakni tinggi, artinya setiap dokumen yang diminta tersedia. Namun, KIA Pemprov Riau tahun ini memiliki penurunan dibanding tahun 2024 yautu sebesar 0,82.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memberikan apresiasi kepada FITRA Riau yang telah melakukan penilaian terhadap KIA pemerintah.
Baca Juga:
"Kami dari Pemprov Riau mendukung forum yang dilakukan FITRA Riau ini, dalam memberikan indeks penilaian KIA tahun 2025," ujarnya di Kamis (22/1/26).
Menurut Abdi, langkah yang dilakukan FITRA Riau dalam memberikan penilaian terhadap KIA merupakan wujud dalam mengawal roda pemerintah agar terhindar dari praktik korupsi. Ia pun setuju jika metode transparan dianut didalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.
Baca Juga:
"Saya setuju, dan saya juga menganut metode transparansi," guyonnya.
Sekdaprov mengaku, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Provinsi Riau secara aktif telahmempublikasikan data dan informasi keuangan daerah, mulai dari informasi APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, hingga data Barang Milik Daerah. Seluruh informasi tersebut disajikan melalui sistem e-keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja, sebagai bagian dari komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Selain penyediaan data, kami juga mendorong partisipasi publik sebagai elemen penting dalam tata kelola keuangan yang akuntabel," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, baik melalui kanal resmi pada website pemerintah, maupun dengan hadir langsung ke kantor BPKAD Provinsi Riau.
Dalam indeks penilaian KIA yang dilakukan, FITRA Riau menekankan empat dimensi penilaian, diantaranya perencanaan pembanguann, proses penganggaran, dokumen anggaran, serta pertanggungjawan dan audit.
Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi berharap dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keterbukaan informasi anggaran di Riau, sekaligus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Lebih dari itu, laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tegas, sistemik, dan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah," pungkasnya.
Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Ungkap Peredaran Sabu Di Kampung Terendam, Dua Pria Ditangkap.
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Tabrakan beruntun melibatkan empat truk, di antaranya tiga ttuk tangki pengangkut CPO, terjadi di Jalan Lintas P
Peristiwa
Masih terkait dengan dugaan penghinaan wartawan, Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang kerap tampil glamo
Hukrim
Bhabinkamtibmas Aipda Janseng Temui Petani Tumpang Sari, Bahas Peningkatan Produktivitas Pangan
Lingkungan
UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, menggelar upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
Pendidikan
Bupati Afni Minta DPR RI Beri Perhatian Khusus untuk Renovasi Cagar Budaya
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Yohanis Tulak Todingrara, memaparkan visualisasi desain a
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KUANSING Tindakan tegas diambil jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terhadap anggotanya
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman SE MT secara resmi membuka Pertemuan Koordinasi dan Advokasi da
Pemerintahan
kabarmelayu.com, INHIL Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho bersama Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman secara resmi menandatangani n
Pemerintahan