Dalam indeks penilaian yang dirilis FITRA Riau, KIA Pemerintah Provinsi Riau memperoleh nilai 0,70 yakni tinggi, artinya setiap dokumen yang diminta tersedia. Namun, KIA Pemprov Riau tahun ini memiliki penurunan dibanding tahun 2024 yautu sebesar 0,82.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memberikan apresiasi kepada FITRA Riau yang telah melakukan penilaian terhadap KIA pemerintah.
Baca Juga:
"Kami dari Pemprov Riau mendukung forum yang dilakukan FITRA Riau ini, dalam memberikan indeks penilaian KIA tahun 2025," ujarnya di Kamis (22/1/26).
Menurut Abdi, langkah yang dilakukan FITRA Riau dalam memberikan penilaian terhadap KIA merupakan wujud dalam mengawal roda pemerintah agar terhindar dari praktik korupsi. Ia pun setuju jika metode transparan dianut didalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.
Baca Juga:
"Saya setuju, dan saya juga menganut metode transparansi," guyonnya.
Sekdaprov mengaku, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Provinsi Riau secara aktif telahmempublikasikan data dan informasi keuangan daerah, mulai dari informasi APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, hingga data Barang Milik Daerah. Seluruh informasi tersebut disajikan melalui sistem e-keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja, sebagai bagian dari komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Selain penyediaan data, kami juga mendorong partisipasi publik sebagai elemen penting dalam tata kelola keuangan yang akuntabel," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, baik melalui kanal resmi pada website pemerintah, maupun dengan hadir langsung ke kantor BPKAD Provinsi Riau.
Dalam indeks penilaian KIA yang dilakukan, FITRA Riau menekankan empat dimensi penilaian, diantaranya perencanaan pembanguann, proses penganggaran, dokumen anggaran, serta pertanggungjawan dan audit.
Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi berharap dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keterbukaan informasi anggaran di Riau, sekaligus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Lebih dari itu, laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tegas, sistemik, dan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah," pungkasnya.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Seteru antara Suparman dengan Iwan Pansa yang terjadi beberapa waktu lalu kian memanas. Kedua pihak saling lapor
Hukrim
Polsek Kandis Dukung Ketahanan Pangan, Lahan Jagung 15 Hektare Disiapkan dan Tanaman Tumpang Sari Terus Dipantau
TNI/Polri
kabarmelayu.com,KAMPAR Pengerjaan bangunan Balai Adat Persukuan Melayu Dt Majolelo Pulau Belimbing Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok, telah s
Budaya
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyesuaikan pelaksanaan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebijakan yang diteta
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dalam penyembelihan hewan kurban, ada aturan rinci yang harus dipenuhi agar ibadah berjalan sah dan sesuai syari
Muslim
kabarmelayu.com,KAMPAR Kesebelasan UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, kembali menunjukkan taring pada MAN Cup XV
Pendidikan
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pembunuhan Sopir Ekspedisi di Pekanbaru
Hukrim
Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti, Cek Ketahanan Pangan
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kasus penemuan jasad seorang sopir ekspedisi berinisial HS di dalam mobil box dalam kondisi tak wajar, akhirnya
Hukrim
Royal Enfield Indonesia kembali mempertegas eksistensinya di segmen motor modern klasik premium melalui peluncur
Ekbis