Ketua KI Banten, DR. Zulpikar, S
Kom, SE, SH, MM, MIP, MH yang hadir sebagai nara sumber pada FGD tersebut didampingi oleh Wakil Ketua KI Moch. Ojat Sudrajat S dan Komisioner Bidang Kelembagaan dan Kerjasama H Kori Kurniawan, S. Pd.
Pada FGD tersebut, ForKI Riau
membahas berbagai topik terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi.
Baca Juga:
Ketua KI Banten, Zulpikar mengungkapkan, di Banten masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memahami soal keterbukaan informasi. Penyebabnya, mereka belum terbiasa dengan proses administratif yang transparan dan akuntabel. Sehingga memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik.
Untuk mengatasi hal ini, ke depan, sambung pria asal Ogan Komering Ilir ini, Banten akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik kepada kepala desa dan perangkat desa di Banten.
Baca Juga:
"Ini termasuk pelatihan, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan," ucapnya.
Karena itu, kata Zupikar, diperlukan peran dan dukungan wartawan mempercepat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di badan publik.
Wakil Ketua KI Banten, Moch Ojat Sudrajat menambahkan, daerah di Banten yang paling banyak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten adalah Kota Tangerang.
"Terutama terkait dana desa dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik," jelasnya.
Dikatakan, selama tahun 2025 KI Banten sudah menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 79 register permohon penyelesaian sengketa informasi yang digugat ke KI. Kecenderunganya kata dia, tahun 2026 PSI akan lebih banyak, karena sampai Februari 2026 sudah ada 26 register.
Ojat bahkan merasa senang acara ini diselenggarakan. Sebab banyak informasi yang dapat dibagi dan didapatkan.
"Kami sangat senang dengan diskusi antara KI Banten, KI Riau serta ForKI Riau karena banyak informasi yang didapat dan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja KI Banten dalam menangani sengketa informasi publik," kata Ojat yang diamini komisioner lainnnya.
Ia juga bangga ForKI Riau dapat menjadi mitra yang kuat bagi KI Riau dalam meningkatkan keterbukaan informasi di provinsi tersebut.
Sementara, Pembina ForKI Riau, H. Zufra Irwan, SE, MM menjelaskan, keberadaan ForKI bertugas sebagai perpanjangan tangan KI dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi sampai ke pelosok desa dan daerah di seluruh Riau.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kami dalam menangani sengketa informasi publik dan mempromosikan keterbukaan informasi di Riau," ujarnya.
Zufra juga menambahkan, FGD ini merupakan salah satu upaya ForKI Riau untuk meningkatkan kerja sama dengan KI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
"Kami berharap agar FGD ini dapat menjadi awal dari kerjasama yang lebih baik antara ForKI Riau dan KI Banten," katanya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah wartawan dan pejabat KI Banten. Mereka membahas berbagai isu terkait keterbukaan informasi publik, termasuk strategi meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa informasi.
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan
Kemnaker Gandeng Boga Group Perluas Akses Kerja bagi Lansia
Ekbis
kabarmelayu.com,KAMPAR Setelah melaksanakan ujian akhir kelulusan beberapa waktu lalu, sebanyak 140 murid Kelas VI UPT SDN 006 Terpadu Kub
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR Setelah sukses melaksanakan ujian akhir murid Kelas VI Tahun Pelajaran 20252026 beberapa waktu lalu, saat ini UPT
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kabupaten Kampar kembali ditindak. Kali ini, Polres Kampar me
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Indragiri Hilir (Inhil), H. Tantawi Jauhari, memimpin kegiatan Gerakan Jumat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,BENGKALIS Api dari Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau,
Lingkungan
