Astaga....Ada Wacana Penghapusan Ujian Nasional

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Demisioner Ketua Ikatan Mahasisswa Keguruan Seluruh Indonesia (Imakipsi) Wilayah Riau, Rizki Erlando, S.Pd mendukung penuh wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN).

Menurut Rizki, UN selama ini memberi kesan beban kepada peserta didik maupun tenaga pengajar di sekolah. UN sebagai tekanan berat bagi keberlangsungan proses belajar dan mengajar, karena para guru merasa harus mempersiapkan anak didiknya secara ekstra menjelang ujian nasional dilaksanakan.

"Kami dari dulu bersama temen-teman mahasiswa keguruan seluruh Indonesia memperjuangkan dan mencita-citakan agar UN segera dihapus. Menurut saya sistim UN ini tidak adil karena baik guru dan siswa dipaksa untuk bisa menghasilkan nilai yang sama dengan siswa dari sekolah yang sudah maju, fasilitas lengkap, guru memadai, dan punya akses luas serta sarana san prasarana yang lengkap," kata Rizki, Sabtu (26/11/2016).

Baca Juga:

• Bupati Siak: Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
• PPWI Inhil Minta Pemda Inspeksi Seluruh Dapur MBG, Pastikan Pengelolaan Limbah Sesuai Standar

Apalagi, lanjutnya, sekolah akan terancam jika banyak siswanya tak lulus. Akibatnya, terjadi kecurangan dan bocoran soal disana sini. Pada akhirnya Indonesia perlu belajar dari negara-negara maju yang tidak memakai sistim ujian nasional seperti Finlandia, Amerika, Jerman, Kanada dan Australia.

"Kalau kita lihat Finaldia yang diklaim sebagai negara dengan pendidikan terbaik dunia, justru meniadakan ujian karena dianggap tak bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di negara itu, mereka fokus kepenguatan sumber daya manusia dan penguatan guru secara profesional," terang Rizki.

Baca Juga:

• Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
• Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru

Sistim UN dinilai mubazir karena bercermin pada penyelenggaraan UN tahun lalu saja telah menelan biaya hingga Rp560 miliar. Anggaran UN sebaiknya dialihkan bagi program yang lebih bermanfaat serta untuk sarana prasarana pendidikan di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama didaerah terpencil. "Intinya kami dari Riau mendukung penuh penghapusan UN ini," pungkasnya.

 

 

(goriau.com)

Bupati Siak: Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan

PPWI Inhil Minta Pemda Inspeksi Seluruh Dapur MBG, Pastikan Pengelolaan Limbah Sesuai Standar

Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine

Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru

Kemnaker Gandeng Boga Group Perluas Akses Kerja bagi Lansia

Murid Kelas VI UPT SDN 006 Terpadu Kubang Jaya Lulus 100 Persen, Kepsek Tegaskan Penilaian Tak Hanya di Bidang Akademik