Disanksi Denda oleh Komdis PSSI, PSPS Pekanbaru Layangkan Surat Keberatan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Manajemen PSPS Pekanbaru mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda sebesar Rp20 juta yang dijatuhkan Komite
Sport
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Demisioner Ketua Ikatan Mahasisswa Keguruan Seluruh Indonesia (Imakipsi) Wilayah Riau, Rizki Erlando, S.Pd mendukung penuh wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN).
Menurut Rizki, UN selama ini memberi kesan beban kepada peserta didik maupun tenaga pengajar di sekolah. UN sebagai tekanan berat bagi keberlangsungan proses belajar dan mengajar, karena para guru merasa harus mempersiapkan anak didiknya secara ekstra menjelang ujian nasional dilaksanakan.
"Kami dari dulu bersama temen-teman mahasiswa keguruan seluruh Indonesia memperjuangkan dan mencita-citakan agar UN segera dihapus. Menurut saya sistim UN ini tidak adil karena baik guru dan siswa dipaksa untuk bisa menghasilkan nilai yang sama dengan siswa dari sekolah yang sudah maju, fasilitas lengkap, guru memadai, dan punya akses luas serta sarana san prasarana yang lengkap," kata Rizki, Sabtu (26/11/2016).
Baca Juga:
Apalagi, lanjutnya, sekolah akan terancam jika banyak siswanya tak lulus. Akibatnya, terjadi kecurangan dan bocoran soal disana sini. Pada akhirnya Indonesia perlu belajar dari negara-negara maju yang tidak memakai sistim ujian nasional seperti Finlandia, Amerika, Jerman, Kanada dan Australia.
"Kalau kita lihat Finaldia yang diklaim sebagai negara dengan pendidikan terbaik dunia, justru meniadakan ujian karena dianggap tak bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di negara itu, mereka fokus kepenguatan sumber daya manusia dan penguatan guru secara profesional," terang Rizki.
Baca Juga:
Sistim UN dinilai mubazir karena bercermin pada penyelenggaraan UN tahun lalu saja telah menelan biaya hingga Rp560 miliar. Anggaran UN sebaiknya dialihkan bagi program yang lebih bermanfaat serta untuk sarana prasarana pendidikan di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama didaerah terpencil. "Intinya kami dari Riau mendukung penuh penghapusan UN ini," pungkasnya.
(goriau.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Manajemen PSPS Pekanbaru mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda sebesar Rp20 juta yang dijatuhkan Komite
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, telah mengumumkan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru resmi menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 mulai Senin
Hukrim
Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan