Tentukan Bujet Pendidikan, Pemerintah Pakai Survei Bank Dunia

JAKARTA - Pemerintah akan menggunakan hasil survei Bank Dunia untuk menentukan porsi dan pengelolaan anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk memastikan agar anggaran yang dicairkan bisa mencapai target yang maksimal. 

Hasil survei Bank Dunia bertajuk Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) menempatkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 187 negara. Indonesia mendapat nilai 0,55 dari 1,0. Hal ini berarti hanya sekitar 55 persen anak berusia hingga 20 tahun yang mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang maksimal. 

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan indeks ini menunjukkan Indonesia cukup berhasil membenahi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Namun, pemerintah sejatinya masih memiliki pekerjaan rumah agar anggaran yang digunakan bisa lebih meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.

Baca Juga:

• Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah
• Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Sebab, Bank Dunia menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar sekitar 20 persen dari APBN. Namun, potensi perbaikan kualitas SDM sebenarnya masih besar. 
"Pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Itu jumlah yang tinggi, tapi tampaknya hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang telah dibelanjakan," katanya di sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018, Kamis (11/10).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan hasil survei HCI dan masukan dari Bank Dunia akan digunakan pemerintah untuk meninjau kembali keefektivitasan anggaran yang digunakan. 

Baca Juga:

• Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal: Terus Tingkatkan Prestasi
• Penyelundupan 652 iPhone Ilegal via Pelabuhan Bengkalis Digagalkan

Dengan demikian, indeks tersebut akan digunakan untuk menentukan porsi anggaran dan program yang akan dilakukan pemerintah. 

"Kami akan pelajari. Tentu ini akan mempengaruhi, tapi kami berharap Kementerian/Lembaga juga membaca ini dan kemudian me-respons. Misalnya, nanti pendidikan harus diarahkan ke mana, harus diubah seperti apa," katanya.

Menurutnya, petunjuk dari indeks ini penting untuk segera ditanggapi pemerintah dalam porsi anggaran dan program yang akan diambil karena menjadi salah satu indikator yang bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Ini akan menjadi ukuran baru, jadi kami perhatikan juga dengan negara lain, mereka melakukan seperti apa. Kami belajar dari negara lain juga," jelasnya. 

Sementara dalam indeks tersebut, beberapa negara tetangga Indonesia menempati tempat yang jauh lebih baik. Singapura berada di peringkat ke-1, Vietnam ke-48, Malaysia ke-55, dan Thailand ke-65.

(cnnindonesia.com)

Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah

Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal: Terus Tingkatkan Prestasi

Penyelundupan 652 iPhone Ilegal via Pelabuhan Bengkalis Digagalkan

DK PWI Pusat Desak Riau Pos Grup Bayar Hak Eks Karyawan

Polri untuk Masyarakat, Kapolda Riau Tinjau Jembatan Merah Putih di Dumai