Pelaksanaan pembangunan ini disinyalir melanggar aturan. Tak ada papan banner Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi itu.
Meski begitu, kegiatan pembangunannya tetap berjalan tanpa ada tindakan dari instansi terkait.
Baca Juga:
Pihak pelaksana pembangunan sport center, Fitriah yang dikonfirmasi Jumat (16/1/2025) mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.
"Benar Pak, izin kita lagi proses," kata Fitriah menjawab perranyaan media melalui pesan singkat.
Baca Juga:
Dia mengaku akan berhentikan semua pekerjaan untuk sementara.
Namun jawaban Fittiah itu bertolak belakang dengan fakta di lokasi, ternyata pembangunannya tetap berjalan meski tanpa PBG sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Bangunan tanpa PBG dianggap ilegal dan harus ditindak oleh otoritas terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat daerah. Pelanggarannya juga dapat berujung pada sanksi penyegelan hingga pembongkaran.
Salah satu warga sekitar yang cukup resah dengan kegiatan ilegal di wilayahnya itu menegaskan bahwa instansi terkait harus bertindak dan mengambil langkah tegas.
Dia mengingatkan, kerja keras Wali Kota Agung Nugroho di Pekanbaru jangan sampai tercoreng akibat ulah oknum-oknum.
"Seharusnya, mereka segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran ini agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang," tukas warga.
Sebelumnya, Kasat Pol PP Pekanbaru, Yuliarso, ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya telah menerima informasi dugaan pelanggaran tersebut. Dia mengaku saat ini dirinya sedang cuti.
Meski demikian, Yuliarso mempersilahkan media untuk menyampaikan data-data pendukung terkait laporan masyarakat tersebut.
Ia memastikan informasi yang masuk akan diteruskan kepada personel terkait di lingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Silakan nanti disampaikan data-datanya, akan saya teruskan ke personel," tambahnya.
Selang beberapa hari usai jawaban Kasatpol PP Pekanbaru itu, belum terlihat ada respons atau tindakan nyata dari instansi terkait terhadap proyek pembangunan yang diduga tidak memiliki izin ini.
"Karena adanya upaya melawan hukum, kami minta kepada dinas yang terkait untuk tidak menerbitkan izin kepada yang bersangkutan," tegas warga.(Jsr)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim