Teror Harimau di Pulau Burung, BBKSDA Riau Pantau Gunakan Drone
Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, turun ke Desa Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten
Peristiwa
Pelaksanaan pembangunan ini disinyalir melanggar aturan. Tak ada papan banner Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi itu.
Meski begitu, kegiatan pembangunannya tetap berjalan tanpa ada tindakan dari instansi terkait.
Baca Juga:
Pihak pelaksana pembangunan sport center, Fitriah yang dikonfirmasi Jumat (16/1/2025) mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.
"Benar Pak, izin kita lagi proses," kata Fitriah menjawab perranyaan media melalui pesan singkat.
Baca Juga:
Dia mengaku akan berhentikan semua pekerjaan untuk sementara.
Namun jawaban Fittiah itu bertolak belakang dengan fakta di lokasi, ternyata pembangunannya tetap berjalan meski tanpa PBG sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Bangunan tanpa PBG dianggap ilegal dan harus ditindak oleh otoritas terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat daerah. Pelanggarannya juga dapat berujung pada sanksi penyegelan hingga pembongkaran.
Salah satu warga sekitar yang cukup resah dengan kegiatan ilegal di wilayahnya itu menegaskan bahwa instansi terkait harus bertindak dan mengambil langkah tegas.
Dia mengingatkan, kerja keras Wali Kota Agung Nugroho di Pekanbaru jangan sampai tercoreng akibat ulah oknum-oknum.
"Seharusnya, mereka segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran ini agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang," tukas warga.
Sebelumnya, Kasat Pol PP Pekanbaru, Yuliarso, ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya telah menerima informasi dugaan pelanggaran tersebut. Dia mengaku saat ini dirinya sedang cuti.
Meski demikian, Yuliarso mempersilahkan media untuk menyampaikan data-data pendukung terkait laporan masyarakat tersebut.
Ia memastikan informasi yang masuk akan diteruskan kepada personel terkait di lingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Silakan nanti disampaikan data-datanya, akan saya teruskan ke personel," tambahnya.
Selang beberapa hari usai jawaban Kasatpol PP Pekanbaru itu, belum terlihat ada respons atau tindakan nyata dari instansi terkait terhadap proyek pembangunan yang diduga tidak memiliki izin ini.
"Karena adanya upaya melawan hukum, kami minta kepada dinas yang terkait untuk tidak menerbitkan izin kepada yang bersangkutan," tegas warga.(Jsr)
Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, turun ke Desa Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten
Peristiwa
Kemnaker Gandeng GreatNusa dan Microsoft Siapkan Talenta AI Hadapi Perubahan Pasar Kerja
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea bertemu langsung dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Akhmad Munir. Dal
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Menyusul anjloknya harga kelapa tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga menyentuh angka Rp1
Ekbis
7 Kilogram Sabu Dikubur di Tanah dan Kebun Sawit, Ditresnarkoba Polda Riau Ringkus 3 Tersangka
Hukrim
Kapolsek Kandis Turun Bersama Petani, Rawat Tanaman untuk Menjaga Ketahanan Pangan
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Keluhan warga Jalan Jati Jajar I, Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Kulim, terkait serangan lalat yang diduga
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Kota Pekanbaru m
Pemerintahan
Viral Kasus Pelecehan Konsumen Paylater, Kredivo Putus Kerjasama Debt Colector
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT
Pemerintahan