JAKARTA - Sebanyak 32 perguruan tinggi negeri maupun swasta di DKI Jakarta telah menandatangani MoU dengan Bawaslu, Sabtu (15/4). Di aula Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, mereka berikrar mengerahkan puluhan ribu mahasiswanya untuk melakukan pengawasan di Pilgub DKI putaran kedua.
Untuk memastikan Pilgub DKI yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pihak perguruan tinggi meminta pemerintah pusat, pemprov DKI Jakarta, aparat keamanan, dan semua pihak yang terlibat untuk bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung paslon petahana.
"Kami mengumpulkan semangat, energi, dan mengatarkan DKI Jakarta kepada Pilgub yang demokratis, jujur, dan adil," kata Rektor Ibnu Chaldun, Prof Musni Umar.
Baca Juga:
Di lain sisi, Musni menjelaskan sebetulnya sudah ada sanksi-sanksi yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 mengenai Kecurangan Pemilu. Ia menyayangkan implementasinya masih belum benar-benar ditegakkan.
Musni berpendapat Jakarta adalah miniatur kota di Indonesia. Kejadian di Jakarta bisa beresonansi ke kota-kota lain di Indonesia. "Oleh karena itu, jabatan gubernur Jakarta ini menjadi sangat penting," ujar Musni di dalam sambutannya di aula Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).
Baca Juga:
Berdasarkan pengamatan Musni, politik Machiavelli saat ini sudah terjadi. Ia melihat ada langkah-langkah menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. "Perguruan tinggi hadir untuk membantu mengadvokasi, melakukan pengawasan, dan menindak secara hukum segala bentuk kecurangan," ujar Musni yang juga merupakan Koordinator Umum Partisipasi Perguruan Tinggi dalam mengawasi Pilgub DKI.
Musni mengatakan setiap paslon memiliki kesempatan melakukan kecurangan, misalnya melalui politik uang. Akan tetapi, kesempatan untuk melakukan kecurangan bagi paslon yang merupakan petahana lebih tinggi. "Kami dari Perguruan Tinggi memiliki sejumlah cara untuk mengabarkan kecurangan, baik dengan melakukan demo atau melaporkannya ke pihak yang berwenang," ujarnya.
Ketua BEM Univeritas Ibnu Chaldun, Zulkifli, mengatakan peran mahasiswa dibutuhkan lantaran mahasiswa dianggap pro demokrasi. Ia pun mengimbau mahasiswa pengawas pemilu untuk tetap bersikap netral. "Saya berharap mahasiswa pengawas pemilu benar-benar independen," ujar Zulkifli. (ROL)
kabarmelayu.comJAKARTA Langkah positif ditunjukkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf ) dalam mengembangkan Ekrat. Kemenekraf men
Parlemen
Perampokan Berujung Pembunuhan Sadis, Polisi Ungkap Motif Kematian Lansia yang Viral di Pekanbaru
Hukrim
kabarmelayu.comKAMPAR Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, sejatinya menjadi momentum refleksi d
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, melaksanakan uoacara peringatan Hari Pendidikan Nasion
Pendidikan
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan