Djamari Chaniago: Pemerintah Dukung Penuh Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

kabarmelayu.comJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Pemerintah memastikan setiap aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi antarlembaga, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Menko Polkam, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menganggap adanya pertentangan di antara institusi penegak hukum.

Baca Juga:

• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor
• Menaker: Pemerintah Perkuat Pasar Kerja agar Kompetensi Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," tegas Djamari Chaniago.

Ia menekankan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, objektif, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati
• Bedah Status Hukum Etomidate Bersama Kepala BNNK Pekanbaru, Penandatanganan MoU, dan Deklarasi Mahasiswa

Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Ia meminta publik mempercayakan seluruh proses kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Djamari Chaniago menjelaskan bahwa meningkatnya pengungkapan berbagai kasus dugaan korupsi seharusnya dipandang sebagai indikator semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan pembenahan, bukan sebagai bukti bahwa praktik korupsi semakin meluas.

Menurutnya, korupsi memang telah lama menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Namun saat ini pemerintah menunjukkan keseriusan untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

"Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Menko Polkam mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan satu institusi dengan institusi lainnya. Seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum secara objektif, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi terus berjalan dengan baik sehingga setiap proses penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.(beng)

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Menaker: Pemerintah Perkuat Pasar Kerja agar Kompetensi Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri

Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati

Bedah Status Hukum Etomidate Bersama Kepala BNNK Pekanbaru, Penandatanganan MoU, dan Deklarasi Mahasiswa

SF Hariyanto Lantik Sekwan Riau dan Dirut RSUD Arifin Achmad

f. Didik J. Racbini: Hukum Sesat, Ekonomi Rusak