Kemenkeu Ungkap Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun

kabarmelayu.comJAKARTA - Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah telah menembus level lebih dari Rp 9.000 triliun. Angka tersebut merupakan update akumulasi hingga akhir kuartal II 2025.

"Total utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 adalah Rp 9.138 triliun. Meliputi pinjaman Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.981 triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Posisi utang pemerintah per Juni 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan posisi utang pada bulan sebelumnya. Tercatat per Mei 2025, utang pemerintah mencapai Rp 9.177 triliun, meliputi pinjaman sebesar Rp 1.148 triliun dan SBN senilai Rp 8.029 triliun.

Baca Juga:

• Rencana Pemkab Inhil Lakukan Pinjaman Rp200 M Menuai Sorotan
• Sisa Utang Tunda Bayar Rp95 Miliar, Pemko Pekanbaru Upayakan Tuntas Tahun ini

Namun, dibandingkan akhir tahun 2024, posisi utang pemerintah per Juni 2025 melonjak Rp 325 miliar. Tercatat pada 2024, utang pemerintah mencapai Rp 8.813 triliun, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 1.087 triliun dan SBN Rp 7.726 triliun.

Nilai utang itu setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Suminto mengatakan rasio utang tersebut masih lebih aman dibandingkan dengan negara sederajat.

Baca Juga:

• Tunda Bayar Warisan Lama, Utang Pemko Pekanbaru Tersisa Rp90 Miliar
• Aset Keuangan Syariah Nasional Lampaui Rp3.000 Triliun

"Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara baik peer group, negara tetangga maupun G20," kata dia.

Sebagai perbandingan, posisi utang pemerintah pada Desember 2024 tercatat Rp8.813,16 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp1.087,17 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.725,99 triliun atau setara 39,81 persen terhadap PDB.

Memasuki Juni 2025, rasio utang naik tipis menjadi 39,86 persen, dengan komposisi pinjaman Rp1.157,18 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun.

Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri senilai Rp1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp1.099,25 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp49 triliun, naik dari Rp48,7 triliun. Sedangkan, porsi utang dari SBN turun dari Rp8.029,53 triliun pada Mei menjadi Rp7.980,87 triliun pada Juni 2025.

Penerbitan SBN berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp6.524,44 triliun. Adapun SBN berdenominasi valuta asing (valas) tercatat Rp1.496,75 triliun, turun dari Rp1.505,09 triliun.

"Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun," ujar Suminto.

Suminto juga mengungkapkan, pihaknya tak lagi merilis data rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) secara bulanan, tetapi bakal secara triwulanan.

"Kami sedikit adjustment agar lebih kredibel secara triwulanan karena debt to GDP ratio kan available datanya secara triwulanan," kata Suminto.

Menurutnya, dengan merilisnya secara triwulanan, data utang pemerintah yang disajikan DJPPR Kemenkeu pun akan dinilai lebih realistis. Berbeda dengan rilis yang telah dilakukan selama ini secara bulanan, berbasis pada asumsi.

"Kalau kita menyajikan secara bulanan, PDB-nya pakai asumsi bukan pakai realisasi karena asumsi kadang-kadang meleset juga, sehingga statistiknya tidak kredibel. Agar hasil berdasarkan realisasi, nanti kita tampilkan setiap tiga bulan. Kita tahu bahwa PDB itu keluar di dua bulan setelah kuartal itu berakhir," jelasnya.

Republika

Rencana Pemkab Inhil Lakukan Pinjaman Rp200 M Menuai Sorotan

Sisa Utang Tunda Bayar Rp95 Miliar, Pemko Pekanbaru Upayakan Tuntas Tahun ini

Tunda Bayar Warisan Lama, Utang Pemko Pekanbaru Tersisa Rp90 Miliar

Aset Keuangan Syariah Nasional Lampaui Rp3.000 Triliun

Jonatan Christie Juara Denmark Open 2025

Pemerataan Akses Keuangan Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Riau