Tak Singgung Pemulihan Hutan, Jikalahari: Permenhut 20 Tahun 2025 Kejahatan Terencana Putihkan Sawit Ilegal

kabarmelayu.comPEKANBARU - Menteri Kehutanan Raja Juliantoni telah menandatangani Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan/Fungsi, dan Penggunaan KawasanHutan. Permenhut ini dinilai berbahaya, karena mengizinkan dilakukannya pemutihan kebun sawit ilegal.

Selain itu, Permenhut ini tidak berbicara tentang pemulihan kawasan hutan yang telah ditanami tanaman sawit ilegal.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Okto Yugo Setyo berkomentar, pihaknya telah melakukan analisis terhadap Permenhut yang dinilai kontroversial dengan upaya pemulihan kawasan hutan. Bahkan, Jikalahari menilai ada upaya sistematis untuk melegalkan perkebunan sawit ilegal di atas kawasan hutan.

Baca Juga:

• Polres Kampar Tertibkan PETI di Aliran Sungai Subayang, 3 Rakit Diamankan
• Diduga Curi Buah Sawit di Kebun PT. APN, Humas Laporkan ke Polsek Keritang

Okto Yugo menilai, masalah ini sudah terjadi sejak terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 lalu, termasuk PP 23 Tahun 2021. Ironis, Jikalahari menyebut legalisasi dan pemutihan kebun sawit ilegal ini adalah kejahatan yang sudah lama direncanakan.

"Masalahnya tak Permenhut 20 Tahun 2025 saja, tetapi sejak UU CK dan PP 23/2021. Ini kejahatan yg udah lama direncanakan, kejahatan memutihkan sawit ilegal," ujar Okto Yugo.

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Lebih lagi, jika sebelumnya di PP 104 Tahun 2015, pelepasan parsial hanya boleh dilakukan untuk HPK (Hutan Produksi Konversi), dengan Permenhut 20 Tahun 2025, jika sudah terbangun kebun sawit, maka bisa langsung dilakukan pelepasan kawasan.

Kondisi ini tentunya menjadi ancaman bagi pemulihan dan perlindungan kawasan hutan.

Awal 2025, sejak dibentuknya Satgas PKH (Penertiban KawasanHutan), sedikitnya 4 juta perkebunan sawit ilegal di Indonesia disita dan dikelola negara melalui PT. Agrinas, sebagiannya ada di Provinsi Riau termasuk Taman Nasional Tesso Nilo.

Permenhut 20 Tahun 2025 mengatur pemilik l dapat menguasai kembali kehun sawit ilegal setelah dilakukan pelepasan kawasan atas areal perkebunan tersebut mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

Polres Kampar Tertibkan PETI di Aliran Sungai Subayang, 3 Rakit Diamankan

Diduga Curi Buah Sawit di Kebun PT. APN, Humas Laporkan ke Polsek Keritang

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Kasus PT. Musim Mas Buka Pintu Masuk Penindakan Korporasi Sawit Bermasalah di Riau

Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit