Pemeriksaan BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sarana Pembangu
Hukrim
Kepastian kedatangan Satgas Mafia tanah ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz. Tim gabungan yang terdiri dari 9 personil kejaksaan dan tiga lainnya dari Kementerian ATR/BPN telah melayangkan surat konfirmasi ke DPRD Pekanbaru.
"Ada 12 orang yang akan turun ke Pekanbaru untuk meminta penjelasan resmi BPN Pekanbaru maupun Kanwil BPN Riau," jelas Zulfan.
Baca Juga:
Hal ini, sebut Zulfan Hafiz sebagai sebagai langkah penting membongkar dugaan permainan oknum di balik penerbitan sejumlah sertifikat lahan strategis di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di samping Koki Sunda.
Kasus ini bermula dari lahan seluas 6 hektare tersebut memiliki 7 SHM. Laporan ahli waris tersebut kemudian diteruskan oleh Komisi IV ke Kementerian ATR/BPN dan Satgas Mafia Tanah Kejagung beberapa waktu lalu. Atas dasar inilah Satgas Mafia tanah Pusat turun ke Pekanbaru.
Baca Juga:
"Kedatangan tim pusat ini diharapkan bisa membuka tabir permainan mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat. Saatnya sindikat ini diungkap terang-benderang," ujar Zulfan.
Di Pekanbaru, tim nantinya akan memeriksa seluruh berkas, proses penerbitan sertifikat dan meninjau lokasi. Selain itu juga meminta klarifikasi pejabat terkait di BPN Pekanbaru dan Kanwil BPN Riau.
Komisi IV, sambung Zulfan akan menyiapkan dan membuka seluruh dokumen yang dibutuhkan satgas untuk memastikan proses hukum berjalan terang dan adil, terutama untuk pemilik sah yang dirugikan selama bertahun-tahun.
DPRD Pekanbaru juga telah menyurati DPM-PTSP Kota Pekanbaru. Surat tersebut berisi permintaan agar tidak ada izin atau rekomendasi apa pun yang diterbitkan di atas lahan yang sedang berproses hukum.
"Jangan sampai ada izin baru yang justru semakin merugikan pemilik sah lahan. Kasus ini harus tuntas dulu sesuai hukum yang berlaku," tutup Zulfan.(*)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sarana Pembangu
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Tokoh pers sekaligus aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) Indonesia, Wilson Lalengke, turut ambil bagian dala
Sosial
kabarmelayu.com,SIAK Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan Pemerintah Kabupaten Siak akan terus mendampingi petani dan nelayan dalam meny
Pemerintahan
kabarmelayu.com,SIAK Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan Pemerintah Kabupaten Siak akan terus mendampingi petani dan nelayan dalam meny
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri rapat pembahasan efisiensi dan progres t
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Seorang nelayan Dusun Harapan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), akhirnya menghembuskan nafas
Peristiwa
kabarmelayu.com,KUANSING Konflik lahan antara kelompok tani Sakato Basamo (SKB) Nagori Pangean dengan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAP
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menangani kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau RT 0
Kesehatan
Djamari Chaniago Pemerintah Dukung Penuh Penegakan Hukum Tanpa Intervensi
TNI/Polri
kabarmelayu.com Komitmen Polri dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan terus diwujudkan me
Lingkungan