Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis Syahrudin, SH. MM, didampingi Tim Percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Bagian Penganggaran dan Perencanaan Yulhelmi.
Pada paparannya, Syahrudin mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting diupayakan meningkat atau minimal tetap baik secara nominatif, nilai uang maupun penyeimbang APBD.
Baca Juga:
"Upayakan PAD meningkat atau minimal tetap secara nominatif, nilai uang dan penyeimbang APBD," pinta Syahrudin.
Kemudian Syahruddin mengatakan dilakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mana pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang dipertegas dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 22 / KPTS / I / 2024 tentang penunjukan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Kepala Bapenda Syahrudin juga mengatakan masing-masing instansi sudah mempunyai target dan realisasi pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
Untuk itu, Syahrudin berharap agar rapat ini wajib dihadiri oleh Perangkat Daerah atau perwakilan baik itu sekretaris, Kepala Bidang maupun pihak terkait di masing-masing instansi, guna menjelaskan dan menyampaikan secara detail terkait pajak dan retribusi daerah.
"Saya berharap rakor ini wajib dihadiri Kepala Perangkat Daerah atau perwakilan yang benar-benar memahami dan menjelaskan secara detail terkait pajak dan retribusi daerah," harap Syahrudin.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan Yulhelmi selaku Tim Percepatan Pembangunan Daerah bagian penganggaran dan perencanaan Kabupaten Bengkalis, pada rapat koordinasi ini diharapkan harus yang bisa menjelaskan dan menyampaikan secara detail mengenai retribusi daerah.
"Diharapkan yang hadir harus yang bisa menjelaskan dan menyampaikan secara terperinci mengenai retribusi daerah," kata Yulhelmi.
Selanjutnya, Yulhelmi mengatakan untuk tahun 2025 akan merencanakan atau menggunakan sistem digital untuk pemungutan retribusi daerah Kabupaten Bengkalis.
"Ada yang digital kenapa harus memakai yang manual," kata Yulhelmi.
Yulhelmi juga berharap mudah-mudahan dengan paparan target realisasi yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah akan terealisasi dan ditindaklanjuti sampai akhir tahun ini, tutupnya.
Hadir dalam rakor tersebut sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Fungsional dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(inf/her)
kabarmelayu.com,DUMAI Polres Dumai melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua personelnya. PTDH dilaksanakan secara r
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Seteru antara Suparman dengan Iwan Pansa yang terjadi beberapa waktu lalu kian memanas. Kedua pihak saling lapor
Hukrim
Polsek Kandis Dukung Ketahanan Pangan, Lahan Jagung 15 Hektare Disiapkan dan Tanaman Tumpang Sari Terus Dipantau
TNI/Polri
kabarmelayu.com,KAMPAR Pengerjaan bangunan Balai Adat Persukuan Melayu Dt Majolelo Pulau Belimbing Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok, telah s
Budaya
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyesuaikan pelaksanaan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebijakan yang diteta
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dalam penyembelihan hewan kurban, ada aturan rinci yang harus dipenuhi agar ibadah berjalan sah dan sesuai syari
Muslim
kabarmelayu.com,KAMPAR Kesebelasan UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, kembali menunjukkan taring pada MAN Cup XV
Pendidikan
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pembunuhan Sopir Ekspedisi di Pekanbaru
Hukrim
Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti, Cek Ketahanan Pangan
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kasus penemuan jasad seorang sopir ekspedisi berinisial HS di dalam mobil box dalam kondisi tak wajar, akhirnya
Hukrim