Sejumlah Restoran di Pekanbaru Dipasangi Stiker Penunggak Pajak

kabarmelayu.comPEKANBARU- Sejumlah restoran di Kota Pekanbaru terpaksa dipasangi tanda penunggak pajak daerah, karena sampai saat ini menunggak pajak daerah. Tunggakan pajak daerah mereka cukup beragam.

Ada yang hanya beberapa bulan menunggak hingga menunggak dari tahun 2024 lalu. Mereka menunggak pajak restoran hingga pajak reklame.

Petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melakukan penempelan stiker penunggak pajak di sejumlah tempat usaha. Mereka memasang stiker penunggak pajak di sejumlah lokasi.

"Kami dari Bapenda Kota Pekanbaru melakukan penempelan terhadap beberapa jenis usaha di Pekanbaru, seperti restoran dan reklame," tegas Plt Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan.

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September
• Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Menurutnya, tim memasang stiker penunggak pajak di belasan restoran. Ada juga di tujuh reklame.

Denny menjelaskan bahwa yang ditagih petugas adalah tunggakan dari pengelola tempat usaha. Mereka meminta uang pajak daerah yang sudah dipungut seperti pajak restoran.

Baca Juga:

• Bupati Bistamam Siap Optimalkan PAD Rohil Sektor Pajak
• Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

"Jadi kami bergerak untuk memungut pajak yang telah diambil dari setiap transaksi konsumen," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa ini adalah bentuk sanksi administratif kepada pengelola tempat usaha yang menunggak pajak. Petugas akan melepas stiker penunggak pajak itu setelah wajib pajak membayarkan kewajibannya.

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Bupati Bistamam Siap Optimalkan PAD Rohil Sektor Pajak

Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

Warga Pekanbaru Bisa Bayar PBB dan PKB Langsung di Rumah

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T