RUPSLB sempat Ricuh, Ida Yulita Dicopot, Yan Dharmadi Plt Direktur PT. SPR

kabarmelayu.comPEKANBARU - Ida Yulita Susanti sah diberhentikan sebagai Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (23/1/2026) di kantor perusahaan di Jalan Diponegoro pekanbaru. Penggantinya, Yan Dharmadi duduk sebagai Plt. DIrektur.

Yan Dharmadi menggantikan Ida Yulita Susanti yang diberhentikan secara hormat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku Pemegang Saham.

"Pemegang Saham menunjuk Komisaris Utama PT SPR Yan Dharmadi untuk turut menjalankan tugas sebagai Plt Direktur," kata Plt Karo Ekonomi dan SDA Setda Riau Bobby Rachmat.

Baca Juga:

• Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Kredit Fiktif Rp2,59 Miliar di BRK Syariah Dalu-Dalu
• Dugaan Jual Beli Proyek, APH Diminta Perjelas Status DK

Sebagai Plt Direktur, Yan Dharmadi bertugas melaksanakan Uji Keahlian dan Kepatutan (UKK) untuk pemilihan direktur yang baru.

"Beliau diminta untuk melaksanakan UKK guna pemilihan direksi yang baru, dengan waktu paling lama enam bulan," ungkap Bobby.

Baca Juga:

• Kejari Kuansing Gelar Kampanye Antikorupsi
• Bupati Herman Hadiri RUPS-LB Bank Riau Kepri Syariah di Pekanbaru

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SPR mengeluarkan keputusan pemberhentian Direktur Ida Yulita Susanti. Rapat RUPSLB sempat diskors selama 4 jam karena situasi yang tidak kondusif.

Pembacaan keputusan pemberhentian dilakukan Jumat siang harinya.

Sebelumnya, Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti sempat menolak ketika Bobby Rachmat sebagai perwakilan pemegang saham yang diutus secara resmi hendak membacakan dokumen keputusan pemegang saham. Ida Yulita Susanti merampas dokumen tersebut.

Dikutip riaukepri, Ida Yulita Susanti mengatakan bahwa skorsing RUPSLB bukan disebabkan pengusiran atau perampasan dokumen, melainkan karena persoalan legalitas surat kuasa yang dibawa Boby Rachmat.

Ida yang menolak pemberhentian direksi PT. SPR menyebut, bahwa hal itu kewenangan penuh Gubernur Riau sebagai pemegang saham.

"Pemberhentian direksi hanya dapat dilakukan oleh Gubernur sebagai pemegang saham. Bukan oleh Plt Gubernur, bukan oleh Wakil Gubernur," ujarnya.

Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Kredit Fiktif Rp2,59 Miliar di BRK Syariah Dalu-Dalu

Dugaan Jual Beli Proyek, APH Diminta Perjelas Status DK

Kejari Kuansing Gelar Kampanye Antikorupsi

Bupati Herman Hadiri RUPS-LB Bank Riau Kepri Syariah di Pekanbaru

Evaluasi BUMD Riau Diperketat

Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar