Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
TNI/Polri
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, didampingi Wakil Ketua Ahmad Junaidi dan dihadiri Sekretaris Dewan dan 36 orang anggota DPRD dari total 45 anggota serta unsur forkopimda.
Agenda utama rapat adalah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026. Sebelum dilakukan penandatanganan oleh Bupati bersama pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil menysampaikan laporan yang dibacakan Sumarno selaku juru bicara Banggar.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu Bupati Herman menyampaikan bahwa pengesahan APBD merupakan bagian penting dari proses konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"APBD yang kita sahkan hari ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Bupati.
Baca Juga:
APBD tidak hanya sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, tetapi menjadi instrumen utama pembangunan daerah, cerminan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indragiri Hilir.
Atas nama jajaran eksekutif, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, tenaga, pemikiran, serta berbagai masukan dan saran yang diberikan selama proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
"Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Mari kita kawal bersama pelaksanaan pembangunan ini, semoga sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga di masa mendatang," sambungnya.
Diketahui, APBD Kabupaten Inhil 2026 senilai Rp2,05 T, mengalami kenaikan dari aebelumnya sebesar Rp2.03 T. Kenikan berkisar Rp18 M.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cermin keberpihakan kekuasaan.
"APBD ini adalah kontrak politik dengan rakyat. Jika anggaran ini tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, maka itu berarti kita gagal menjalankan amanah. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban moral dan politik," tegasnya.
Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mengecam ker
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Pusat untuk melantik ratusan p
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi keman
Sosial
Polsek Bangko Pusako Sita Sabu 43,3 Gram dan Ratusan Amunisi Kaliber Berbeda
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar
Pendidikan
kabarmelayu.com,INHIL Polemik penguasaan lahan yang masuk dalam kawasan sitaan Satgas PKH di wilayah Ilog eks PT Agroraya Gematran di De
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komitmen Polda Riau dalam menumpas mafia lingkungan, tak mainmain. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskr
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan penertiban terhadap pengatu
Pemerintahan