Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, didampingi Wakil Ketua Ahmad Junaidi dan dihadiri Sekretaris Dewan dan 36 orang anggota DPRD dari total 45 anggota serta unsur forkopimda.
Agenda utama rapat adalah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026. Sebelum dilakukan penandatanganan oleh Bupati bersama pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil menysampaikan laporan yang dibacakan Sumarno selaku juru bicara Banggar.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu Bupati Herman menyampaikan bahwa pengesahan APBD merupakan bagian penting dari proses konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"APBD yang kita sahkan hari ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Bupati.
Baca Juga:
APBD tidak hanya sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, tetapi menjadi instrumen utama pembangunan daerah, cerminan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indragiri Hilir.
Atas nama jajaran eksekutif, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, tenaga, pemikiran, serta berbagai masukan dan saran yang diberikan selama proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
"Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Mari kita kawal bersama pelaksanaan pembangunan ini, semoga sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga di masa mendatang," sambungnya.
Diketahui, APBD Kabupaten Inhil 2026 senilai Rp2,05 T, mengalami kenaikan dari aebelumnya sebesar Rp2.03 T. Kenikan berkisar Rp18 M.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cermin keberpihakan kekuasaan.
"APBD ini adalah kontrak politik dengan rakyat. Jika anggaran ini tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, maka itu berarti kita gagal menjalankan amanah. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban moral dan politik," tegasnya.
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota menggelar kegiatan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Int
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru menghadapi ujian penting dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Pegadaian Ch
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional di Pekanbaru. Seoran
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Aroma konflik merebak dari rencana pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Oscar Investama, perusahaan perkebunan kel
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang residivis kasus narkotika berinisial I (40) serta menyit
Hukrim
kabarmelayu.com,DUMAI Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar m
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dinas Kesehatan (Diskes) provinsi Riau mencatat total sudah ada 35.910 masyarakat Riau terpapar Infeksi Salura
Kesehatan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menghancurkan sebuah gubuk yang diduga menjadi lokasi tran
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Pulau Sumatera kembali meningkat dalam satu hari terakhir. Angka yang sa
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendorong pemerintah daerah dan ins
Parlemen
