PPWI Inhil Surati DPRD, Minta RDP Terkait Polemik Biaya Masuk MTsN 2

kabarmelayu.com,INHIL — Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terkait polemik biaya masuk siswa baru di MTsN 2 Indragiri Hilir.

Surat tersebut diajukan menyusul beredarnya rincian biaya masuk siswa baru sebesar Rp2.335.000 yang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan media sosial.

Ketua PPWI Inhil, Rosmely, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dunia pendidikan serta keresahan masyarakat terkait biaya pendidikan.

Baca Juga:

• Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim
• Sinergi Pejuang Kedaulatan: Forum Kader Bela Negara Temui Wilson Lalengke di Kediaman

"Kita meminta DPRD segera memfasilitasi RDP agar persoalan ini dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, mekanisme penetapan biaya, serta penggunaan dana tersebut," ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke DPRD, PPWI Inhil menyoroti sejumlah item pembiayaan yang tercantum dalam rincian biaya masuk siswa baru, seperti pengadaan meja kursi, labor komputer, pengembangan mutu pendidikan, kegiatan sekolah, hingga pengadaan seragam.

Baca Juga:

• Hakim PN Pekanbaru Dilaporkan ke KY
• Silaturahmi Ulama dan Umara di Kediaman Ustadz Anton Susanto, Menjaga Keutuhan Bangsa

Selain itu, PPWI Inhil juga mempertanyakan status biaya apakah bersifat sukarela atau wajib, dan bagaimana mekanisme persetujuan wali murid, seta mengapa pengukuran seragam di sekolah tanpa tau di mana penjahitnya dan mengapa pelaksanaan PPDB yang dinilai lebih cepat dibanding sekolah lain.

PPWI Inhil meminta agar dalam RDP nantinya turut dihadirkan pihak Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir, kepala MTsN 2, komite sekolah, serta unsur pengawas pendidikan.

"Ini bukan untuk menyerang dunia pendidikan, tetapi demi keterbukaan dan pengawasan publik agar tidak ada kebijakan yang memberatkan masyarakat," tambah Rosmely.

Polemik biaya masuk MTsN 2 Inhil sendiri sebelumnya ramai menjadi perdebatan publik setelah rincian biaya siswa baru beredar luas di media sosial. Sejumlah pihak meminta adanya evaluasi dan pengawasan terhadap mekanisme pungutan di lingkungan pendidikan.

Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim

Sinergi Pejuang Kedaulatan: Forum Kader Bela Negara Temui Wilson Lalengke di Kediaman

Hakim PN Pekanbaru Dilaporkan ke KY

Silaturahmi Ulama dan Umara di Kediaman Ustadz Anton Susanto, Menjaga Keutuhan Bangsa

Kasus Keluarga Yaman di Muara Enim, Kesewenang-wenangan Imigrasi dan Kemanusiaan yang Terkoyak

Kejanggalan Kasus Jekson: Analisis Hukum, Moralitas dan Refleksi Kejujuran