BAGANSIAPIAPI, kabarmelayu.com - Hingga saat ini status Tenaga Kontrak atau lebih di kenal dengan tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) belum jelas apakah akan dirumahkan atau sebaliknya tetap diperpanjang kontraknya.
Bahkan Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi ketika ditemui Rabu (8/3) di Bagansiapiapi juga belum bisa memastikan tentang nasib honorer kantoran tersebut. Namun, ia mengaku bahwa saat ini Pemda Rohil akan melakukan kesepakatan dengan pihak DPRD mengenai nasib para kenaga Kontrak yang jumlahnya mencapai angka ribuan orang yang tersebar di seluruh Sekretariat Daerah, DPRD, SKPD, Kantor Camat serta sekolah tersebut.
"Kebijakan tentang nasib tenaga kontrak tetap akan kita ambil. Akan tetapi kita belum bisa pastikan kapan, yang jelas Pemkab dan DPRD akan melakukan pertemuan lebih dulu agar bisa sama-sama mengambil kesepakatan terkait tenaga Kontrak ini. Namun yang pasti segera akan di ketahui," kata Sekda.
Baca Juga:
Sebenarnya lanjut Sekda, tak hanya tenaga kontrak saja yang akan dilakukan kebijakan akibat devisit anggaran yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya ini. Banyak hal lain yang juga turut diambil kebijakan oleh Pemda Rohil. Seperti program dan kegiatan serta banyak hal lainya.
Dijelaskan Sekda, dari hasil pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta belum lama ini, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih fleksibel. Artinya, tergantung berapa penerimaan negara. Hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) saja yang di pastikan aman, jelasnya.
"Oleh karana itu, Pemda harus bekerja keras mengalir potensi-potensi yang ada. Dan untuk menggali potensi yang ada ini tak bisa hanya Pemda saja, karena harus ada peran serta dari masyarakat. Sebagai contoh, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk tetap taat membayar pajak. Kenapa demikian, alasanya cuma satu, uang dari pemerintah tak lagi bisa di harapkan," ungkapnya.
Baca Juga:
Bahkan untuk dana lainnya tergantung dari kebijakan penerimaan negara termasuk Tax Amnesty yang menunggu kesadaran para wajib pajak. "Kita di daerah ya harus ikuti kebijakan pusat, sudahlah anggaran berkurang proses uang yang adapun akan sulit dan lambat," pungkasnya. (dw)
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bergerak cepat menangani
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
