INHIL, kabarmelayu.com - Bupati Inhil, HM Wardan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.
Hal ini mengingat sampai sejauh ini sering terjadi kesimpang-siuran data menyangkut angka kemiskinan rill, khususnya di Kabupaten Inhil.
"Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam sehingga penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran data," ujar Bupati Wardan kepada awak media di sela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017).
Baca Juga:
Wardan mencontohkan, antara data rilisan Badan Pusat Statistik Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan terdapat perbedaan.
"Hal tersebut terjadi karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Dimana BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak," pungkasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut Wardan mengungkapkan, kasus membengkaknya angka kemiskinan seperti yang terjadi di BPJS Tembilahan, disebabkan oleh banyaknya masyarakat ‘mengaku miskin’ yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran.
"Makanya, nanti dari Disdukpencapil harus ada indikator-indikator yang tepat, indikator yang akurat dalam penghitungan angka kemiskinan, dalam estimasi masyarakat rentan miskin dan sebagainya," tutup Wardan. (Advetorial)
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bergerak cepat menangani
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
