Dewan Minta Pemprov Tingkatkan Kualitas Pendidikan

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kewenangan pendidikan SMA dan SMK Negeri saat ini telah beralih ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Terkait berpindahnya wewenang tersebut, Pemrov diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Bahkan, pihak-pihak terkait, termasuk pihak komite sekolah, diharapkan bisa memberikan dukungan atas kebijakan tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani, mengatakan, pihaknya sangat setuju terhadap peralihan kewenangan tersebut. Sebab, selama ini campur tangan Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) sangat minim ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru.

"Mulai dari bantuan perbaikan sarana, pembangunan sekolah baru dan bantuan anggaran lainnya. Makanya, dengan adanya kewenangan ini, justru diharapkan kualitas pendidikan di ’Kota Bertuah’ ini, akan lebih bagus dari sebelumnya." kata Fikri Wahyudi, Selasa (17/1/2017)kemarin.

Baca Juga:

• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Selain itu, dia juga mengatakan, dengan perubahan kewenangan tersebut, nantinya bisa memperbaiki kualitas pendidikan sehingga mulai sekarang tentunya Pemprov harus membantu secara penuh karena begitu banyaknya persoalan pendidikan di Kota Pekanbaru ini, terutama terkait minimnya anggaran.

"Makanya, siapapun harus mendukung ini," ujar Fikri.

Baca Juga:

• Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
• Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Saat disinggung terkait kebijakan ini akan menitikberatkan kepada keberadaan komite sekolah, dan tidak boleh memungut biaya apapun lagi kepada orangtua siswa, Fikri mengakui berbagai pungutan masih saja terjadi dan sangat memberatkan masyarakat, terutama orangtua siswa.

"Selama ini, laporan yang kerap masuk ke DPRD memang banyak orangtua siswa mengeluh dengan sejumlah iuran yang ditetapkan pihak komite sekolah. Padahal, tidak semua orangtua siswa setuju," sebutnya.

Selain banyaknya dugaan pungutan liar (Pungli) di tingkat SMA dan SMK Negeri, pihaknya di Komisi III juga meminta iuran atau pungutan lainnya di tingkat SMP dan SD Negeri agar tidak lagi diperbolehkan. Karena itu, domain untuk tingkat SD dan SMP ini, tetap di bawah Disdik Kota Pekanbaru, harus melakukan hal yang sama, seperti yang akan dilakukan Disdik Provinsi Riau.

"Apalagi iuran yang dilakukan komite sekolah selama ini menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, hampir setiap tahun, selalu terjadi pungli, baik saat penerimaan siswa baru, perpisahan, dan sebagainya. Pungli yang dilakukan dengan berbagai modus. Ini yang tidak boleh dilakukan lagi," ungkapnya.

Karena itu, Komisi III dalam waktu dekat akan memanggil Disdik Kota Pekanbaru untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing). Hearing ini akan fokus mengenai data dan kekurangan sarana dan bagaimana cara mendongkrak kualitas sekolah tersebut.

Seperti diketahui, untuk operasional sekolah SMA dan SMK Negeri, terutama dalam mencukupi kekurangan guru, kebijakan Pemprov Riau tahun 2017 ini, untuk pendidikan dianggarkan 29 persen dari total APBD sehingga Pemprov juga membantu sekolah dengan cara menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.

(riaupos.co)

 

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias

Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri