Minggu, 07 Juni 2026 WIB

Ingin Diprioritaskan, Sekolah Harus Biayai Akreditasi

Harijal - Rabu, 08 Februari 2017 14:00 WIB
Ingin Diprioritaskan, Sekolah Harus Biayai Akreditasi
Muhadjir Effendi. (kompas.com)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sekolah/madrasah membiayai sendiri proses akreditasi. Padahal menurut aturannya, biaya akreditasi sekolah disediakan pemerintah.

Muhadjir menjelaskan, proses akreditasi bukan sesuatu yang bersifat pengawasan atau penghakiman badan akreditasi terhadap sebuah sekolah/madrasah.

Oleh karena itu, tak menjadi persoalan jika sekolah membiayai sendiri proses akreditasinya.

Baca Juga:

''Enggak ada masalah. Akreditasi itu sebetulnya menilai diri sendiri. Asesor hanya mengonfirmasi, memvalidasi, apakah portfolio yang dibuat sekolah sesuai,'' ujar Muhadjir, di Kompleks Istana Presiden, Selasa (7/2/2017).

''Jadi, prinsipnya bukan untuk mengawasi apalagi sampai menghakimi. Tapi pendekatannya sebenarnya adalah pembinaan,'' lanjut dia.

Baca Juga:

Muhadjir mengatakan, pada kenyataannya, badan akreditasi, baik nasional atau provinsi, kekurangan dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia.

''Jadi, jika ingin mendapatkan posisi prioritas, ada baiknya menurut saya diperhatikan kalau memang ada yang mau membiayai sendiri,'' ujar Muhadjir.

''Walaupun dalam peraturan pemerintah itu pemerintah yang menyediakan pembiayaan, tapi karena pertimbangan terbatasnya anggaran, kemudian juga antreannya yang sangat panjang karena jumlah personelnya terbatas. Kalau ada yang biaya sendiri ya diprioritaskan,'' papar dia.

Muhadjir menegaskan bahwa pembiayaan sendiri itu sifatnya opsional atau tidak wajib.

Sekolah boleh memilih, menunggu giliran diakreditasi, atau membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan akreditasi.

''Enggak berat. Wong suka rela kok. Itu kalau enggak mau juga enggak dipaksa. Tapi ya silakan sabar menunggu giliran,'' ujar dia.

 

sumber: gonews.co

SHARE:
beritaTerkait
Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka
Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias
Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri
komentar
beritaTerbaru