Minta Tunggakan Sekolah Dilunasi Sebelum Ujian, DPRD Desak Sekolah Pro Aktif

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Masuknya laporan dari orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya baik itu sekolah negeri atau sekolah swasta tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pekanbaru trendnya meminta pelunasan uang baik itu SPP, uang buku, hingga pelunasan uang masuk yang semua harus dibayar jika ingin mengikuti ujian mid semester. 

"Pihak sekolah meminta kami orang tua siswa untuk dapat melunasi segala tunggakan yang ada. Padahal ujian akhir nasional maupun ujian akhir sekolah masih beberapa bulan lagi. Kenapa saat ini anak kami tidak bisa mengikuti ujian mid semester," demikian disampaikan Rosita (32) salah seorang wali murid di salah satu SMP swasta di Pekanbaru.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, H Zulkarnain SE mendesak pihak sekolah pro aktif menyelesaikan persoalan sekolah degan murid. Setiap permasalahan yang ada, harus dicarikan solusinya. 

Baca Juga:

• Perkuat Kemitraan, Polsek Bina Widya, dan Ojol Bersatu Jaga Keamanan
• FAP-Tekal Dumai Desak Kejelasan Kasus Andi Setiawan, Kejari Belum Beri Kepastian

"Tidak mungkin hanya tidak bisa melunasi semua tunggakan menjadi harga mati siswa tidak bisa mengikuti ujian, baik itu ujian mid semester, ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah tentunya ini tidak dibenarkan," ungkap Zulkarnain saat dikonfirmasi di kantor DPRD Pekanbaru, Senin (6/3).

Zulkarnain juga meminta sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah negeri yang ada untuk mengizinkan terlebih dahulu anak-anak yang telat dalam pembayaran atau belum sanggup untuk pelunasan agar dapat mengikuti ujian terlebih dahulu.

Baca Juga:

• Soal LGBT, Sekda Riau: Butuh Penanganan Terpadu
• Duka Mendalam Koni Dumai atas Berpulangnya Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin

"Jika pihak sekolah meragukan ketidak sanggupan orang tua siswa apabila anak-anak muridnya terlebih dahulu mengikuti ujian tentunya. Kita meminta pihak sekolah harus membicarakan ini dengan orang tua siswa serta dengan membuat perjanjian," ungkapnya.

Diungkapkan Zulkarnain ini adalah persoalan masa depan para siswa, dan pihak sekolah juga harus memikirkannya.

"Jika sekolah meragukan, diawal tentunya pihak sekolah bisa membuat perjanjian dengan orang tua siswa apakah pelunasan tersebut bersifat diangsur, dan adanya donatur dari pihak sekolah. Yang jelas siswa-siswa yang menunggak pembayaran harus diberikan hak untuk mengikuti ujian," ungkapnya.

Lebih lanjut Zulkarnain meminta kepada pihak sekolah agar siswa-siswa yang masih memiliki tunggakan untuk tetap dapat mengikuti kegiatan ujian. Jika tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian ini tentunya pihak sekolah salah dan ini tidak diperbolehkan.

"Kita minta kepada dinas terkait untuk memberi suatu ketegasan untuk mengarahkan sekolah-sekolah swasta yang ada dapat memperbolehkan muridnya untuk mengikuti ujian terlebih dahulu. Jangan karena kejadian seperti ini menghambat pendidikan anak-anak, masih banyak solusi yang bisa dicari, dan sekolah harus memiliki kebijakan itu," tuturnya.(eza/rec)

Perkuat Kemitraan, Polsek Bina Widya, dan Ojol Bersatu Jaga Keamanan

FAP-Tekal Dumai Desak Kejelasan Kasus Andi Setiawan, Kejari Belum Beri Kepastian

Soal LGBT, Sekda Riau: Butuh Penanganan Terpadu

Duka Mendalam Koni Dumai atas Berpulangnya Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin

Oknum Anggota Polri Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak Terancam PTDH

DPD KNPI Dumai Ikuti Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-98