PBB Masukkan Israel ke Daftar Penjahat Anak

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menambahkan Israel ke dalam daftar global negara-negara dan kelompok bersenjata yang telah melakukan pelanggaran terhadap anak-anak. Demikian menurut utusan PBB, Gilad Erdan.

Kabar masuknya Israel ke dalam daftar tersebut dikeluarkan menyusul perang selama delapan bulan di Gaza, yang diperkirakan menyebabkan lebih dari 13 ribu anak-anak terbunuh.

Daftar ini juga keluarga sehari setelah pengeboman Israel terhadap sebuah sekolah PBB di Gaza tengah, yang menewaskan setidaknya 40 warga Palestina, beberapa di antaranya adalah anak-anak.

Baca Juga:

• Doa 4 Juta Jemaah Haji di Arafah, Harapan untuk Palestina
• Israel Tutup Akses, Tidak Ada Bantuan Masuk ke Gaza Sejak 2 Maret

Menurut pejabat hak asasi manusia, Hamas juga disebutkan dalam laporan tersebut atas pembunuhan dan penculikan anak-anak dalam serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Serangan itu menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Erdan terkejut dan muak dengan keputusan memalukan yang memasukkan Israel ke dalam daftar tersebut tahun ini. Namun keputusan ini menjadi bagian penting dari laporan tentang anak-anak dan konflik bersenjata yang akan disampaikan kepada dewan keamanan PBB pada Jumat depan.

Baca Juga:

• Pembangkangan Tentara Israel Meluas, Ratusan Angkatan Laut Tolak Perang
• Serangan Israel Hancurkan Stasiun Desalinasi Air Gaza, Krisis Air Semakin Parah

Laporan tersebut mencakup pembunuhan, pencacatan, pelecehan seksual, penculikan atau perekrutan anak-anak, penolakan akses bantuan dan penargetan sekolah dan rumah sakit.

Laporan disusun oleh perwakilan khusus Sekjen PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, Virginia Gamba. Daftar yang dilampirkan dalam laporan ini, secara luas dimaksudkan untuk menyebut dan mempermalukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan dapat mencegah kekerasan terhadap anak-anak.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan bahwa PBB telah menambahkan dirinya ke dalam daftar hitam sejarah.

Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan berdampak pada hubungan negaranya dengan PBB yang sudah sangat tegang.

Mereka menolak untuk berurusan dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (Unrwa), organisasi utama yang menyalurkan bantuan kepada pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Ada klaim dari staf PBB bahwa Israel tidak termasuk dalam daftar pelanggar pada tahun-tahun sebelumnya setelah adanya tekanan politik dari pejabat Israel.

"Sudah beberapa tahun terverifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Israel dan kelompok bersenjata Palestina, namun pelanggaran tersebut tidak pernah tercatat," kata Ezequiel Heffes, direktur kelompok hak asasi manusia, Daftar Pantauan Anak-anak dan Konflik Bersenjata. .

Heffes mengatakan bahwa ketika suatu negara atau kelompok disebutkan dalam laporan PBB karena melakukan pelanggaran, maka PBB seharusnya terlibat dengan pihak-pihak tersebut. Pihak bermasalah itu diharapkan dapat mengambil tindakan yang dapat mencegah pelanggaran di masa depan".

PBB, kata ia, telah melakukan diskusi pada tahun-tahun sebelumnya dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan kelompok bersenjata Palestina, untuk membujuk mereka agar mengurangi dampak buruk terhadap anak-anak.

Doa 4 Juta Jemaah Haji di Arafah, Harapan untuk Palestina

Israel Tutup Akses, Tidak Ada Bantuan Masuk ke Gaza Sejak 2 Maret

Pembangkangan Tentara Israel Meluas, Ratusan Angkatan Laut Tolak Perang

Serangan Israel Hancurkan Stasiun Desalinasi Air Gaza, Krisis Air Semakin Parah

Trump Tebar Ancaman Serangan Besar-besaran, Iran Bergeming, Siap Buat Bom Nuklir

Usir Warga Palestina, Yordania Siap Perang dengan Israel