Polda Riau Sita 4 Apartemen di Batam Terkait Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau kembali menyita aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi S
HukrimSementara 617 lainnya warga Provinsi Riau dan pemilik KTP Rokan Hilir.
Pelaksanaan pemungutan suara sendiri dilakukan di tengah lapangan yang berada didalam lapas yang dibagi dalam 2 TPS dengan teknis yang sama seperti TPS umumnya.
Baca Juga:
Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi Ika Prihadi Nusantara BC. IP. S.Sos MM mengungkapkan, persiapan pemungutan suara hari ini dilakukan pihaknya dengan matang dengan terus melakukan koordinasi bersama pihak terkait.
"Hari ini kita melakukan pesta demokrasi Pilkada yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Kita ada 2 TPS dengan 600-an warga binaan yang masuk dalam DPT. Hingga saat ini semuanya berjalan aman lancar dan kondusif, mudah-mudahan nanti sampai penghitungan dan rekap suara berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," jelasnya di sela proses peninjauan oleh tim Satgas OMP Lancang Kuning 2024, Rabu (27/11/2024).
Baca Juga:
Ia mengatakan, dari awal pihaknya telah berkomitmen dan menjunjung netralitas dalam proses yang dilakukan. Semua warga binaan diberikan kebebasan dalam menentukan hak nya sebagai warga negara.
"Tentunya komitmen kita dari awal, pak Kapolres Rohil pun kemarin sempat meninjau persiapan kita. Kita menyelenggarakan TPS ini , kita semua netral. Hari ini mudah-mudahan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan," terangnya.
Ia menyebutkan, sinergitas pihaknya dalam mensukseskan pilkada ini pun ditinjau langsung oleh Polda Riau, Kapolres Rokan Hilir, Dandim 0321/Rohil, KPU Riau dan Rohil serta Bawaslu Rohil.
" Ini bukan karena mereka tidak percaya tapi kami bersinergi untuk menyukseskan pilkada. Kita selalu mensosialisasi warga binaan karena mayoritas mereka adalah warga provinsi Riau dan Kabupaten Rohil. Pemilih sama dengan yang luar, berbeda mereka ada di sini saja," ungkapnya.
Untuk DPT sendiri ia mengatakan, pihaknya selalu melakukan update data dengan berkomunikasi dan koordinasi setiap pekannya dengan pihak KPU. Sehingga nama nama warga binaan yang sudah menyelesaikan masa tahanannya diproses untuk di kembalikan ke TPS asal sesuai KTP.
Demi efektifitas dan kelancaran proses pemungutan suara, dengan jumlah warga binaan yang sudah di luar kapasitas tersebut, pihak lapas melakukan antrean.
"Kami tempatnya sempit, demi efektifitas kita keluarkan 20 orang, yang pasti mereka yang bebas menjelang hari pemilihan dimungkinkan ke sini kalau DPT nya di sini. Karena memang ada juga kuota juga 2,5 persen dari DPT. Dari KPU sudah semua, update data DPT selalu koordinasi dengan KPU jangan sampai mereka yang punya hak, terlewatkan," tutupnya. (Yan)
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau kembali menyita aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi S
HukrimPanglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Pembukaan Tanwir Dan Resepsi Milad Ke112 Muhammadiyah
TNI/PolriPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah
LingkunganDansatsiber TNI Pimpin Langkah Konkret Berantas Judi Online di Lingkungan TNI
TNI/PolriROHIL Muda, menginspirasi dan dinilai berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, CEO Rumah Tamadun, Hendra Derm
EkbisROHIL Malang tak berbau, itulah yang mengalami Ellasari, Pengawas Pemungutan Suara di TPS 07 desa Sungai Tapah kecamatan Tanjung Medan. T
SosialROHIL Program Binter TNI bekerja sama dengan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), Koramil 05 / RM Kodim 0321/Rohil melaksanakan kegiatan bakti
SosialROHIL Genderang perang melawan peredaran Narkoba (Narkotika dan Obat terlarang) di wilayah Koramil 05/RM Kodim 0321/Rohil terus ditabuh.
HukrimPEKANBARU Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pejabat tinggi Pemerintahan Kota (Pemko) Pekan
HukrimJAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Penjabat(Pj
Hukrim