Harpi Bertekad Pakaian Pengantin Adat Melayu Khas Bengkalis Miliki Hak Paten

BENGKALIS - Ketua Himpunan Ahli Pengantin Indonesia (Harpi) Melati Kabupaten Bengkalis periode 2023-2028, Hj Elinawati, menyebutkan akan berupaya mengurus hakpaten untuk pakaianpengantinadat Melayu khas Kabupaten Bengkalis.

Hal itu disampaikan, usai dirinya dan para anggota dikukuhkan oleh Ketua Umum Harpi Provinsi Riau, Hj Indrawati dan dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ed Efendi, di Gedung GOW Bengkalis, Rabu, 29 Mei 2024.

"Pada periode sebelumnya, kita telah membuat buku tentang busana dan tatarias pengantin. Kita telah melakukan koordinasi dengan LAMR Bengkalis untuk koreksi dan disesuaikan. Alhamdulillah buku tersebut telah kita terbitkan," ujar Hj Elinawati.

Baca Juga:

• Stafsus Menteri ATR/BPN Bahas Verifikasi Tanah Adat Bersama LAMR
• Masuki Masa Purna Bakti, 36 ASN Pemko Pekanbaru Terima Penghargaan

Pada periode 2023-2028 ini, lanjutnya, salah satu program Harpi Melati Kabupaten Bengkalis adalah berupaya memperjuangkan pakaianpengantinadat Melayu khas Kabupaten Bengkalis agar mendapatkan hakpaten.

"Sehingga kita berharap bentuk, warna dan corak baju pengantinadat Melayu Kabupaten Bengkalis yang telah kita ada ini diakui dan dilindungi undang-undang, karena sudah mendapatkan hak cipta," sebutnya.

Baca Juga:

• Tunjangan Hakim Selangit, Sejumlah Putusan Lukai Rasa Keadilan
• Dana Kompensasi Masyarakat Adat Menguap, DS: Silakan Tanya ke Bagian Planning PT. PSPI

Upaya ini menurutnya tentu harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya dari segi finansial dalam proses pengurusannya.

"Harpi Melati pada prinsipnya siap membantu secara teknis dalam proses pengurusan hakpaten ini nantinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ini dapat kita wujudkan," pungkas Elinawati.

Terkait hal itu, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ed Efendi menyebutkan akan melaporkan harapan pengurus Harpi yang akan berupaya mengurus proses mendapatkan hakpaten tersebut.

"Kita akan sampaikan ke Ibu Bupati Kasmarni, sehingga nanti apa yang menjadi harapan pengurus Harpi dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis," sebutnya.(her)

Stafsus Menteri ATR/BPN Bahas Verifikasi Tanah Adat Bersama LAMR

Masuki Masa Purna Bakti, 36 ASN Pemko Pekanbaru Terima Penghargaan

Tunjangan Hakim Selangit, Sejumlah Putusan Lukai Rasa Keadilan

Dana Kompensasi Masyarakat Adat Menguap, DS: Silakan Tanya ke Bagian Planning PT. PSPI

Pihak Agrinas Hanya Diwakili Staf, LAMR Meradang, Dialog Dihentikan

Peringatan Hakordia 2025, Bupati Inhil Ajak ASN dan Masyarakat Perkuat Budaya Antikorupsi