LBH Pemprov Riau Tangani 77 Kasus Dampingi Masyarakat Kurang Mampu

PEKANBARU- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu sebanyak 77 kasus.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi mengungkapkan, pendampingan dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan secara gratis ini bertujuan melindungi hak-hak masyarakat miskin di Riau.

"Harapan kami, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap 100 persen. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum bisa terpenuhi hak-haknya," kata Yan, Senin (11/11/24).

Baca Juga:

• Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati
• Djamari Chaniago: Pemerintah Dukung Penuh Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Riau pada 8 November 2024 lalu, program ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD. Yan menyampaikan harapannya agar dukungan dan masukan dari para legislator dapat semakin melancarkan pelaksanaan program bantuan hukum ini.

Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendampingan hukum kepada masyarakat miskin. Langkah sosialisasi akan terus dilakukan melalui media massa maupun acara resmi pemerintah.

Baca Juga:

• Polda Riau Terima Bantuan Alat Pemadaman Karhutla dari Kapolri
• Bupati Herman Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hilir

Pemerintah daerah hingga tingkat desa diharapkan turut aktif menyebarluaskan informasi mengenai program ini agar masyarakat memahami dan memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan pemerintah.

"Kami berharap kepada rekan-rekan dari lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat," tambah Yan.

Program bantuan hukum ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayahnya.

Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati

Djamari Chaniago: Pemerintah Dukung Penuh Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

Polda Riau Terima Bantuan Alat Pemadaman Karhutla dari Kapolri

Bupati Herman Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hilir

Polsek Kandis Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran Rumah di Kampung Kandis

Bedah Status Hukum Etomidate Bersama Kepala BNNK Pekanbaru, Penandatanganan MoU, dan Deklarasi Mahasiswa