OTT KPK Terkait Anggaran Dinas PUPR Riau, Status Abdul Wahid Ditentukan Besok!

kabarmelayu.comPEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini memberikan keterangan resmi terkait OTT yang dilakukan di Pekanbaru, Riau, Senin (3/11/2025) kemarin.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, OTT tersebut terkait dengan dugaan tindak pemerasan anggaran di Dinas PUPR Riau.

Saat ini, KPK tengah fokus melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang yang saat ini sudah berada di gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Baca Juga:

• Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar
• Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Sebanyak 10 orang itu di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau, Sekretaris Dinas, 5 Kepala UPT dan dua pihak swasta.

"Penyidik fokus melakukan pemeriksaan intensif terhadap 10 orang. Besok siang akan diumumkan statusnya," kata Budi, Selasa (4/11/2025) malam.

Baca Juga:

• Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat
• KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

Dijelaskan, OTT yang dilakukan Senin kemarin adalah terkait dugaan tindak pemerasan anggaran di Dinas PUPR Riau.

Disebutkan Budi, DN yang terakhir menyerahkan diri ke KPK adalah pihak yang krusial dalam kasus ini, sehingga terhadapnya dilakukan kemeriksaan intensif.

Di Pekanbaru, tim KPK sempat mencari DN, namun tak menemukannya.

Sedangkan Gubernur Abdul Wahid sendiri dalam OTT itu diamankan tim KPK di salah satu kafe.

Tim KPK saat ini mengamankan barang bukti uang dalam bentuk rupiah, dolar dan poundsterling. Jika ditotalkan keseluruhannya sekitar Rp1,6 miliar.

Untuk rupiah diamankan KPK di Riau, sedangkan dolar dan poundsterling diamankan di Jakarta, di rumah Abdul Wahid.

Uang itu disebut bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya kepada kepala daerah.

Saat memberikan keterangan, wartawan sempat mempertanyakan keterlibatan Wakil Gubernur Riau yang disebut ada dugaan keterkaitan dengan Dinas PUPR Riau.

Untuk Wagub yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Kadis PUPR Riau, Budi menjelaskan KPK akan melakukan pengembangan.

Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar

Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat

KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

Mukhlisin Tunjuk Muradi Jabat Plh Sekdakab Kuansing

Ternyata Wabup Kuansing Sempat Diperiksa KPK Saat OTT Bupati dan Sekda