Sudah 148 Kasus DBD di Pekanbaru, DPRD Minta ‘Parkirkan’ Kadiskes

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Meningkatnya penderita demam berdarah denque (DBD) di Kota Pekanbaru membuat berbagai pihak merasa geram, tak terkecuali DPRD Kota Pekanbaru. Pasalnya di minggu ke-10 tahun 2017 ini sudah 149 warga yang menjadi korban DBD.

Mengetahui kondisi ini, H Fatullah yang merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini langsung berang dan angkat bicara. Jika penderita DBD makin bertambah, diminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru Helda S Munir segera "Diparkirkan" atau diberhentikan dari jabatannya.

"Jika tidak sanggup Diskes untuk mengantisipasinya, saya akan langsung menghadap Walikota Pekanbaru menyampaikan bahwa Kadiskes tidak bisa bekerja dan sebaiknya diparkirkan saja," ungkap Fatullah, Jumat (17/3).

Baca Juga:

• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG
• Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Namun sebelum hal itu dilakukan, politisi Gerindra ini berencana akan berkoordiansi dengan Komisi III untuk segera memanggil Diskes sebagai mitra kerja dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan sejauh mana tindakan pencegahan yang dilakukan Diskes selama ini.

"Kita akan berkoordinasi dengan Komisi III untuk jadwal pemanggilan, apa saja kerja mereka, pasalnya selama ini kita tidak melihat tindakan pencegahan oleh Diskes, apalagi tindakan fogging tidak pernah terlihat terutama warga RT.02 RW 02 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, jangan tunggu dewan yang turun, malu nanti Diskes," tegasnya.

Baca Juga:

• Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla
• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Seharusnya, lanjut Fatullah, Diskes bisa berkoordinasi dengan Puskesmas terkait tindakan pencegahan yang harus dilakukan bukan menunggu korban jiwa baru klabakan.

Sebagaimana diketahui, kasus DBD di Kota Pekanbaru terus bertambah setiap minggu. Hingga minggu ke-10 tahun 2017 ini, korban DBD sudah mencapai 149 pasien.

"Hingga kini DBD sudah 149 kasus. Saat ini Kecamatan Tampan dan Bukit Raya yang tertinggi," kata Kepala Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru, Helda S Munir di Pekanbaru, Selasa (14/3).

Jumlah ini bertambah 11 kasus dibanding minggu kesembilan yang masih 138 kasus. Kasus DBD ini bisa ditekan jika masyarakat ikut andil dengan cara berperilaku hidup sehat. Untuk itu masyarakat diimbau untuk melakukan 3 M plus agar bisa memutus mata rantai penyebaran DBD.

Diskes menyebut, abate dan racun malation yang dipakai untuk satu tahun ke depan, sudah disiapkan Diskes. Tetapi untuk penggunaan itu harus tetap melakukan fogging sesuai standard operating procedure (SOP).

"Apabila ada kasus, Diskes lakukan penyelidikan etiomologi. Jika dinyatakan ada jentik nyamuk, baru dilakukan fogging," kata dia.

Helda menyebut, korban yang rawan diserang DBD dominan anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Ia menyebutkan, sudah mempersiapkan surat edaran yang nantinya akan dikirim ke seluruh camat se Kota Pekanbaru. Surat edaran tersebut berisi sejumlah intruksi dan imbauan yang harus dilakukan oleh camat dan lurah untuk menekan angka DBD.

Surat edaran yang akan dikirimkan ke seluruh camat tersebut berisi imbauan kepada masyarakat agar berperilaku hidup sehat, dan mengalakkan program satu rumah satu jumantaik dan pemasangan lavitrap. (eza/rec)

Berikut Data Kasus DBD di Pekanbaru Hingga Minggu Ke-10 2017;

Sukajadi 3 orang
Senapelan 5 orang
Pekanbaru Kota 7 orang
Rumbai Pesisir 12 orang
Rumbai 7 orang
Limapuluh 9 orang
Sail 1 orang
Bukit Raya 32 orang
Marpoyan Damai 20 orang
Tenayan Raya 15 orang
Tampan 23 orang
Payung Sekaki 15 orang

Total 149 orang

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah