Soal Tesso Nilo, Antara Penegakan Aturan dan Kemanusiaan

kabarmelayu.comPEKANBARU- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan kunjungan kerja ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Tujuan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan serta aktivitas masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung.

Dikatakan Gubernur Abdul Wahid, bahwa Satgas PKH telah melihat langsung situasi lapangan, termasuk aktivitas warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut dikatakannya saat melakukan pertemuan di Gedung VIP Pandawa Lanud Rsn Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).

"Ya, kita tadi saya sudah bincang-bincang sama Satgas Penertiban Kawasan Hutan, ada beberapa hal yang saya laporkan bahwa di sana sudah ada aktivitas masyarakat. Mereka juga sudah lihat bagaimana keadaannya," ujarnya.

Baca Juga:

• Sanksi Berat Berlapis, Polda Serahkan Kembali Berkas Kasus PT. Musim Mas ke Kejati Riau
• Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Dijelaskan, dengan begitu perlu dilakukan langkah seimbang antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak hidup masyarakat. Ia menyadari bahwa sebagian warga yang beraktivitas di kawasan Tesso Nilo adalah penduduk yang telah lama tinggal di sana dan menggantungkan hidup dari lahan yang mereka kelola.

"Tentu kita harus mencarikan solusi yang terbaik bagi penduduk di sana karena mereka juga warga kita, warga bangsa yang perlu diperhatikan. Tetapi lingkungan juga harus kita jaga agar tetap terpelihara dengan baik," jelasnya.

Baca Juga:

• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai
• Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

Oleh karena itu, Gubri Abdul Wahid mengusulkan agar dilakukan rapat koordinasi lintas sektor secara terintegrasi guna mencari formula penyelesaian yang adil, legal, dan berkelanjutan. Ia juga menambahkan pentingnya memberi kepastian dan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

"Maka solusi yang kita ambil itu juga harus tepat. Kemungkinan saya tadi menyarankan kita akan rapat secara terintegrasi untuk mengatasi ini. Yang jelas, beri juga ketenangan kepada masyarakat agar bisa beraktivitas," terangnya.

Meski mengedepankan pendekatan sosial dan kemanusiaan, Gubernur Abdul Wahid menturkan upaya perlindungan kawasan hutan tetap menjadi fokus utama. Mengingat status TNTN sebagai kawasan hutan lindung, penegakan hukum juga akan menjadi bagian penting dari penanganan permasalahan ini.

"Selain itu, kita harus menegakkan aturan karena ini kawasan hutan lindung Taman Nasional Tesso Nilo. Oleh karena itu inilah yang perlu kita lindung. Jadi perlu penanganan dan keputusan yang tepat akurat." tuturnya.

Sanksi Berat Berlapis, Polda Serahkan Kembali Berkas Kasus PT. Musim Mas ke Kejati Riau

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

Pemerintah Siap Bentuk Pokja Pembatalan Sertifikat di TNTN

Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon